Pak Airlangga, Tiru Puan dan Wiranto Dong!
Jakarta, era.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Hasto Kristiyanto menyarankan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak merangkap jabatan Menteri Perindustrian. Hal itu disampaikan Hasto sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta menterinya tidak rangkap jabatan.
"Saya pikir Pak Presiden mengambil sebuah kebijakan yang tepat. Bagaimana menjadi menteri, menjadi pembantu dari Bapak Presiden. Itu menghadapi tugas yang tidak ringan," ujar Hasto, di sela seminar nasional refleksi hukum akhir tahun PDIP 2017, di Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Menurut Hasto, Presiden Jokowi menginginkan menterinya fokus bekerja karena banyak tantangan yang harus dihadapi, khususnya di bidang ekonomi. Di sisi lain, Hasto mendorong Airlangga mencontoh Puan Maharani yang langsung nonaktif dari struktur kepengurusan PDIP agar fokus menjalani tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Wiranto yang melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Hanura setelah ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan.
"Itu terbukti bagaimana Mbak Puan Maharani sebagai Menko PMK, beliau tidak aktif. Kemudian Pak Wiranto (tidak aktif) di Hanura. Itu adalah tradisi yang sudah dijalankan sangat baik oleh Pak Presiden. Tentu saja kami mendukung kebijakan Bapak Presiden tersebut," ujarnya.
Airlangga Hartarto masih menjabat Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla meski sudah resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Banyak dorongan agar Airlangga tidak merangkap jabatan menteri dengan ketua umum partai, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkannya. Sementara Presiden Jokowi juga belum mengambil keputusan terkait Airlangga. (Merry)
"Saya pikir Pak Presiden mengambil sebuah kebijakan yang tepat. Bagaimana menjadi menteri, menjadi pembantu dari Bapak Presiden. Itu menghadapi tugas yang tidak ringan," ujar Hasto, di sela seminar nasional refleksi hukum akhir tahun PDIP 2017, di Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Menurut Hasto, Presiden Jokowi menginginkan menterinya fokus bekerja karena banyak tantangan yang harus dihadapi, khususnya di bidang ekonomi. Di sisi lain, Hasto mendorong Airlangga mencontoh Puan Maharani yang langsung nonaktif dari struktur kepengurusan PDIP agar fokus menjalani tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Wiranto yang melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Hanura setelah ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan.
"Itu terbukti bagaimana Mbak Puan Maharani sebagai Menko PMK, beliau tidak aktif. Kemudian Pak Wiranto (tidak aktif) di Hanura. Itu adalah tradisi yang sudah dijalankan sangat baik oleh Pak Presiden. Tentu saja kami mendukung kebijakan Bapak Presiden tersebut," ujarnya.
Airlangga Hartarto masih menjabat Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla meski sudah resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Banyak dorongan agar Airlangga tidak merangkap jabatan menteri dengan ketua umum partai, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkannya. Sementara Presiden Jokowi juga belum mengambil keputusan terkait Airlangga. (Merry)