Pidato Megawati dalam Rakernas PDIP Dianggap Mengkritik Rezim Jokowi
ERA.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum menentukan partainya apakah akan menjadi oposisi pemerintahan 5 tahun ke depan, jika mengacu pada pidato politiknya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan.
Hal itu diungkap pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara.
Igor menilai arah pidato presiden ke-5 Republik Indonesia itu lebih condong merespons atau mengkritisi jalannya pemerintahan yang saat ini terselenggara. Sementara itu, pemerintahan Prabowo Subianto baru terbentuk pada bulan Oktober mendatang.
"Sudah jelas tidak menentukan posisi PDI Perjuangan itu oposisi atau enggak, belum. Jadi, jawabannya itu belum tentu," kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/5).
Menurut dia, potensi PDI Perjuangan menjadi oposisi pun masih ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai itu bisa bergabung dengan pemerintahan.
Igor mengatakan bahwa partai ini akan lebih tegas menentukan posisinya pada Kongres PDI Perjuangan mendatang.
Terlebih lagi, lanjut dia, hubungan Megawati dan Prabowo sejauh ini tidak ada permasalahan. Selain itu, Prabowo pun saat ini mengusung agenda rekonsiliasi demi persatuan nasional.
Ia menyebutkan beberapa petinggi PDI Perjuangan juga banyak yang menyampaikan bahwa rakernas kali ini tidak memutuskan partai tersebut akan menjadi oposisi pemerintah atau tidak.
"Jadi, Kongres PDI Perjuangan bisa menentukan apakah partai ini bergabung dengan Prabowo atau di luar pemerintahan, jadi ini tawar-menawar politik juga," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (25/4/2024), mengatakan bahwa sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan harus dicermati secara saksama, yakni dengan mendengarkan suara akar rumput.
Menurut dia, cara tersebut demi terlembaganya demokrasi yang sehat. Dalam menyikapi politik ke depan, Megawati menyebut PDI Perjuangan merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang.