Perjanjian Pandemi Gagal Terealisasi, WHO: Ada Kemauan, Pasti Ada Jalan

ERA.id - Ketua Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa negara-negara anggota akan mencapai konsensus mengenai perjanjian pandemi.

"Tentu saja, kita semua berharap bisa mencapai konsensus mengenai kesepakatan pada pertemuan kesehatan ini. Tapi saya tetap yakin bahwa ketika ada kemauan, pasti ada jalan,” katanya selama berpidato pada sesi pembukaan Majelis Kesehatan Dunia ke-77 di Jenewa, dikutip Anadolu, Senin (27/5/2024).

Tedros mengatakan saat ini yang bisa memutuskan perjanjian pandemi itu adalah Majelis Kesehatan Dunia itu sendiri. Dia menyebut tidak ada cara lain selain hal tersebut.

"Solusinya ada di tangan Anda. Tidak ada yang bilang multilateralisme itu mudah, tapi tidak ada cara lain," katanya.

Meskipun telah melakukan upaya terbaik, minggu lalu negara-negara gagal mencapai kesepakatan mengenai ketentuan perjanjian yang akan menyatukan dunia jika terjadi pandemi berikutnya yang tidak dapat dihindari.

Negara-negara tersebut sepakat untuk mengembangkan perjanjian yang mengikat secara hukum mengenai pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi serta memperkuat Peraturan Kesehatan Internasional setelah pandemi COVID-19.

Lalu, kata Tedros, ancaman pandemi di masa depan hanyalah satu dari banyak ancaman yang akan terjadi. Namun dia menekankan bahwa dunia sedang menghadapi banyak tantangan lain, seperti konflik dan ketidakamanan di Gaza, Haiti, Sudan, dan Ukraina, perubahan iklim, pengungsian, kemiskinan, kesenjangan, dan lain-lain.

Selain itu, dunia juga dihadapkan dengan polarisasi, kematian perempuan akibat komplikasi kehamilan dan persalinan yang sebenarnya bisa dicegah, kematian anak karena tidak mendapatkan vaksin, wabah kolera, demam berdarah, meningkatnya beban penyakit tidak menular, dan kondisi kesehatan mental.

“Bahkan sebelum pandemi COVID-19, dunia masih berada di luar jalur untuk mencapai target terkait kesehatan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kini kita semakin tertinggal," katanya mengingatkan.

"Antara sekarang dan tahun 2030, kita harus melakukan semua yang kami bisa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sejauh yang kami bisa," tambahnya.

Mengenai pengakuan hak atas kesehatan di seluruh dunia, ketua WHO mengatakan hak tersebut sering kali tidak disadari atau terancam.

"Setidaknya 4,5 miliar orang, lebih dari separuh populasi dunia tidak sepenuhnya tercakup dalam layanan kesehatan penting, dan dua miliar orang menghadapi kesulitan keuangan karena pengeluaran kesehatan yang terlalu besar,” keluh Tedros.

Tedros pun berharap bahwa negara-negara akan mengadopsi Program Kerja Umum ke-14, yang merupakan strategi kolektif untuk mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Program Kerja Umum ke-14 menggabungkan pembelajaran dari masa lalu, realitas masa kini, dan aspirasi kita untuk masa depan.

Lebih lanjut, dia mendesak negara-negara untuk tidak hanya mengadopsi program kerja umum namun juga mendanai sepenuhnya dengan pembiayaan yang dapat diprediksi dan fleksibel.

"Saya meminta Anda untuk memetakan jalan ke depan bagi perjanjian pandemi dan amandemen Peraturan Kesehatan Internasional sehingga kita dapat mencapai kesimpulan secepat mungkin,” katanya.

"Saya meminta Anda untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dalam perpecahan ini dan masa-masa yang penuh perpecahan, negara-negara masih bisa bersatu untuk menemukan pendekatan bersama terhadap tantangan-tantangan bersama," pungkasnya.

Majelis Kesehatan Dunia tahunan akan berlangsung hingga tanggal 1 Juni dengan tema Semua untuk Kesehatan, Kesehatan untuk Semua di kantor PBB di Jenewa dan dihadiri oleh delegasi dari seluruh negara anggota WHO, LSM, dan tokoh terkemuka.