Departemen Keuangan AS Deteksi Perbankan Bayangan Ilegal, Pindahkan Uang Demi Kepentingan Militer Iran
ERA.id - Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa pihaknya menargetkan jaringan perbankan bayangan yang memindahkan uang untuk militer Iran. Pihaknya memberikan sanksi kepada 50 entitas dan individu akibat kegiatan itu.
Departemen Keuangan mengatakan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) memberikan sanksi kepada hampir 50 entitas dan individu yang merupakan beberapa cabang dari jaringan 'perbankan bayangan'. Jaringan itu digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran (MODAFL) dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk mendapatkan akses ilegal ke sistem keuangan internasional.
"MODAFL dan IRGC terlibat dalam beberapa kegiatan komersial yang menghasilkan pendapatan, terutama penjualan minyak dan petrokimia Iran," kata Departemen Keuangan itu, dikutip Anadolu, Rabu (26/6/2024).
Departemen Keuangan menemukan akses ilegal ke sistem keuangan internasional dan memproses setara dengan miliarn dolar sejak tahun 2020. Dari temuan itu, lembaga pertukaran iran dan lusinan perusahaan asing memungkinkan menyamarkan pendapatan mereka dari hasil di luar negeri.
"Jaringan lembaga pertukaran Iran dan lusinan perusahaan asing yang berada di bawah kendali mereka memungkinkan MODAFL dan IRGC untuk menyamarkan pendapatan yang mereka hasilkan di luar negeri yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai kegiatan MODAFL dan IRGC, termasuk pengadaan dan pengembangan sistem senjata canggih seperti kendaraan udara tak berawak," tambahnya.
Departemen Keuangan mengatakan pendapatan yang dihasilkan juga mendukung penyediaan senjata dan pendanaan kepada kelompok-kelompok proksi regional Iran, termasuk Houthi Yaman, yang melanjutkan kampanye serangan terhadap pelayaran global, serta transfer kendaraan udara tak berawak ke Rusia untuk digunakan dalam pelayaran perang internasional melawan Ukraina.
"Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap sistem perbankan bayangan yang digunakan oleh militer Iran untuk mencuci miliaran dolar hasil minyak dan pendapatan gelap lainnya," kata Wakil Menteri Wally Adeyemo.
Adeyemo mencatat bahwa AS telah memberikan sanksi kepada ratusan target yang terlibat dalam kegiatan ilegal Iran, termasuk aktivitas terkait minyak dan petrokimia sejak Presiden Joe Biden menjabat.
"Kami akan terus mengejar mereka yang berupaya mendanai kegiatan teroris yang mengganggu stabilitas Iran. Kami terus bekerja sama dengan sekutu dan mitra, serta industri keuangan global, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan dana yang mendukung terorisme," pungkasnya.