Demi Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2050, Jepang Tambah Kapasitas Kursi Stadion Nasional Tokyo
ERA.id - Jepang akan melakukan renovasi dengan menambah tempat duduk di Stadion Nasional Tokyo demi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2050. Renovasi itu akan mencakup penambahan jumlah kursi menjadi 80.000.
Operator seluler terbesar di negara tersebut, NTT Docomo Inc., akan memimpin operasional vanue setelah diprivatisasi pada April mendatang. NTT Docomo Inc. akan menambah jumlah kuris menjadi 80.000 dari 68.000 menyusul Jepang yang terobsesi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2050.
"Kami mempunyai rencana untuk menetapkan jumlah kursi, termasuk beberapa kursi sementara, yang diperlukan untuk Piala Dunia," kata NTT Docomo, dikutip Kyodo News, Senin (1/7/2024).
Tempat utama Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo dirancang untuk direnovasi setelah pertandingan menjadi stadion berkapasitas 80.000 kursi khusus untuk sepak bola dan rugbi. Namun perubahan kebijakan membuat lintasan atletik dan kapasitas aslinya tetap utuh.
Asosiasi Sepak Bola Jepang memiliki rencana jangka panjang untuk menyelenggarakan Piala Dunia sebagai tuan rumah tunggal pada tahun 2050, setelah menjadi tuan rumah bersama turnamen tahun 2002 dengan Korea Selatan.
Saat ini, FIFA mewajibkan venue utama Piala Dunia 2034 mampu menampung 80.000 penonton untuk laga pembuka dan final. Ini juga mengamanatkan tempat semifinal dengan kapasitas 60.000 kursi.
NTT Docomo juga mempertimbangkan untuk memasang layar raksasa, yang diharapkan menjadi salah satu layar terbesar di Jepang.
Tiga kelompok mengusulkan rencana privatisasi untuk tempat tersebut, dan pada tanggal 3 Juni, Dewan Olahraga Jepang menunjuk salah satu kelompok yang mencakup NTT Docomo, J-League sepak bola, konstruktor Maeda Corp. dan perusahaan real estat SMFL Mirai Partners Co., Ltd, sebagai penawar pilihannya setelah memeriksa rencana operasi dan biaya masing-masing peserta lelang yang berbeda.
Pemerintah mengusulkan untuk menanggung biaya tahunan hingga 1 miliar yen (Rp101 miliar), namun tidak ada satupun peserta lelang yang meminta dana publik. Pemenang lelang menawarkan 52,8 miliar yen (Rp5 triliun) untuk izin operasional selama 30 tahun dan berjanji akan menghasilkan keuntungan.