Petugas Damkar Depok Kritik Alat Operasional, KPK: Jika Terjadi Korupsi, Bisa Ditindaklanjuti
ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal petugas pemadam kebakaran (damkar) yang mengkritik alat operasional damkar yang tidak berfungsi maksimal. Lembaga antirasuah menilai, diperlukan audit terkait pengelolaan anggaran di Pemkot Depok, Jawa Barat.
"Siapa yang bertugas, tentunya apabila ada audit, dari BPKP," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika dalam video yang diunggah di akun Instagram KPK, Senin (29/7/2024).
Tessa menjelaskan, audit ini dibutuhkan untuk menelusuri apakah penggunaannya sudah sesuai atau tidak dengan mata anggaran. Dia menyebut, jika ditemukan adanya indikasi korupsi, maka aparat penegak hukum, termasuk KPK bisa ikut mengusut hal tersebut.
"Bisa dilihat nanti apabila ada penyimpangan atau kerugian di situ sehingga terjadi hal-hal yang disampaikan salah satu kawan kita yang viral itu. Nah, itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Ditelusuri dulu," jelas Tessa.
Sebelumnya, beredar video seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok, Sandi Butar Butar yang "curhat" soal alat operasional damkar yang tak berfungsi maksimal. Sandi juga merekam video room tour sambil membongkar alat hingga menaiki mobil damkar yang rem tangannya tak berfungsi dengan baik.
"Ya, silakan untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali, setiap ada telepon di UPT kami dan UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi chainsaw kami rusak," kata Sandi.
Sandi menyebut sudah membuat nota dinas tapi belum juga ada tindak lanjut. Ia pun meminta maaf kepada warga. Lalu saat Sandi menaiki mobil damkar yang rem tangannya tak berfungsi dengan baik, ia mengaku sering merasa cemas.
"Kalau di tanjakan rasanya dag-dig-dug, pengin copot (jantungnya), takut mobil mundur. Kalau untuk laporan atau nota di atas, kami sudah buangkan semuanya," ujanya.
Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa internal Dinas Damkar Depok secara terbuka. Ia ingin ada pemeriksaa dihadiri media, masyarakat dan anggota di lapangam.
"Apabila pejabat itu terbukti melakukan penyelewengan, langsung tangkap. Tidak ada pemeriksaan tertutup, semuanya harus terbuka. Kepada masyarakat, saya lebih baik dicap jadi pengkhianat dinas dan kota, daripada saya dicap jadi pengkhianat negara, mendukung para koruptor," ucap Sandi.
Sandi memohon agar pejabat Dinas damkar tak mempermasalahkan sikapnya. Ia meminta mereka untuk berjiwa kesatria dan tak memanggil teman-temannya.
"Limpahkan kesalahan kepada saya, saya siap menanggungnya," ucap dia.