Misteri Hilangnya Anggota DPR dalam Rapat Paripurna
Sekadar diketahui, rapat paripurna penutupan masa sidang ini dimulai pukul 10.38 WIB. Berdasarkan perhitungan kepala (headcount) di ruang rapat paripurna hingga pada pukul 11.00 WIB, tercatat anggota DPR RI yang hadir hanya 87 orang.
Tim era.id, mencoba mencari tahu jumlah anggota yang menandatangani daftar hadir, sebelum rapat paripurna ini dimulai. Namun, pihak Sekretariat Jenderal DPR tidak mau membuka presensi kepada sejumlah awak media yang meminta data tersebut.
Wakil Ketua DPR Utut Adianto sebagai pemimpin sidang kali ini, dan ditemani Ketua DPR Bambang Soesatyo juga tidak membacakan absensi ketika membuka rapat paripurna penutupan masa sidang akhir tahun ini.
Suasana rapat paripurna DPR. (Mery/era.id)
Setelah membuka rapat, Utut langsung memimpin rapat, memasuki agenda pertama yaitu pembacaan laporan Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR yang diawali dengan pergantian antar waktu (PAW) dua anggota Fraksi Hanura yaitu Sarifuddin Sudding yang diganti Tety Pinangkaan dan Muchtar Tompo digantikan Jalaluddin Akbar.
Kemudian, pada saat memasuki agenda kedua yakni laporan Komisi I DPR dan pengambilan keputusan tingkat dua sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kerja sama di bidang kerja sama pertahanan, Utut membacakan absensi persidangan.
"Perlu kami sampaikan bahwa kita sudah dapat mengambil keputusan karena rapat sudah kuorum. Berdasarkan catatan sudah 295 anggota yang hadir," kata Utut di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Dari pantauan tim era.id, sejak rapat paripurna dimulai, para anggota terpantau keluar masuk ke dalam ruang rapat. Selain itu, ada pula agenda Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu yang digelar bersamaan dengan rapat paripurna.
Setelah rapat berjalan dan pimpinan sidang membacakan absensi, jumlah anggota yang hadir ke rapat paripurna kembali bertambah. Berdasarkan headcount, hingga pukul 11.30 WIB, jumlah yang hadir menjadi 125 orang.
Sampai berita ini ditulis, rapat paripurna masih berlangsung terkait agenda pengambilan keputusan terhadap RUU di bidang kerja sama pertahanan.
Selanjutnya, rapat paripurna ini akan mengambil keputusan terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023, dan ditutup dengan pidato penutupan dari Ketua DPR Bambang Soesatyo.