Kabinet Korea Selatan Tuntut Majelis Nasional Pertinjau RUU Penyelidikan Independen Ibu Negara

ERA.id - Kabinet pemerintah Korea Selatan menuntut Majelis Nasional untuk mempertimbangkan kembali tiga RUU yang menargetkan ibu negara, Kim Keon Hee. Salah satu RUU yang dipermasalahkan itu termasuk penyelidikan penasihat khusus atas manipulasi saham ibu negara.

Mosi yang menuntut pertimbangan ulang RUU itu disetujui selama rapat kabinet 11 hari usai disahkan melalui Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi. Presiden Yoon Suk Yeol secara luas diharapkan akan mendukung mosi tersebut.

Tiga RUU yang dipermasalahkan itu mengacu pada penasihat khusus yang menyerukan penyelidkan independen atas tuduhan bahwa ibu negara terlibat manipulasi harga saham Deutsch Motors Inc., dealer mobil BMW di Korea Selatan antara tahun 2009 dan 2012.

Selain itu, penyelidikan independen juga mengacu pada penerimaan tas mewah secara ilegal pada tahun 2022, serta mengganggu nominasi kandidat partai yang berkuasa menjelang pemilihan umum pada April 2024, demikian dikutip Yonhap News, Senin (30/9/2024).

Sebelum mengecam tiga RUU yang mengincar ibu negara, RUU serupa sebelumnya pernah disahkan melalui Majelis tetapi diveto oleh Yoon pada bulan Januari dan kemudian dibatalkan dalam pemungutan suara ulang.

Pemerintah juga menuntut peninjauan ulang RUU yang mengamanatkan penyelidikan penasihat khusus atas tuduhan kantor kepresidenan dan kementerian pertahanan secara tidak pantas mencampuri penyelidikan militer atas kematian seorang Marinir selama misi pencarian korban hujan lebat pada Juli 2023.

Partai Demokrat oposisi utama sebelumnya telah meloloskan tiga RUU yang serupa dengannya, tetapi RUU terbaru meminta kepala hakim Mahkamah Agung untuk merekomendasikan kandidat penasihat khusus.

RUU ketiga yang diajukan untuk peninjauan ulang menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan sumber daya keuangan untuk penerbitan voucher mata uang lokal yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian.

Usulan yang diajukan ini adalah tindakan terbaru dalam siklus panjang Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, yang secara sepihak meloloskan undang-undang yang kontroversial dan Yoon memvetonya.