Gapensi Berharap ke Prabowo Sambil Sindir BUMN Era Jokowi yang Matikan Kontraktor Lokal
ERA.id - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap banyak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar kontraktor lokal atau swasta lebih diperhatikan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi, La Ode Safiul Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu kemarin menilai, banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin, seperti pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi.
La Ode yakin, pemerintahan yang baru akan melanjutkan apa yang sudah dimulai di era Jokowi. Apalagi, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun untuk pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah, ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan," kata dia.
Selama ini, menurutnya, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan. "Ini mengecewakan bagi kami karena seharusnya kontraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah," ujarnya.
Selain itu, dengan dilibatkannya kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan perputaran ekonomi.
Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada 2023 mencapai 190.677, dengan rincian skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan skala besar 1.942 perusahaan.
La Ode menilai dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan strategis nasional, harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor lokal. "Dominasi BUMN Karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor, ujung-ujungnya tidak dibayar," ucap La Ode.
Untuk itu, kata dia, perlu dibuat regulasi agar dalam proyek besar dengan nilai tertentu, kontraktor BUMN wajib bekerja sama dengan kontraktor lokal maupun setempat agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM bisa terjadi di tiap-tiap daerah.
"Semoga pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal serta meluruskan fungsi BUMN Karya, bukan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruksi," tutur dia.