Puluhan Mantan Pejabat Tinggi Bangladesh Didakwa Kasus Pembantaian, Ada Mantan Menteri hingga Hakim
ERA.id - Puluhan mantan pejabat tinggi pemerintah Bangladesh menjalani dakwaan atas tuduhan pembantaian. Puluhan pejabat yang diadili itu termasuk mantan menteri hingga hakim.
Jaksa di Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh, Mohammad Tajul Islam, mengatakan 13 terdakwa, yang meliputi 11 mantan menteri, seorang hakim, dan seorang mantan sekretaris pemerintah, dituduh bertanggung jawab atas tindakan kekerasan mematikan selama protes mahasiswa beberapa waktu lalu.
"Kami telah menghadirkan 13 terdakwa hari ini, termasuk 11 mantan menteri, seorang birokrat, dan seorang hakim," kata Islam, dikutip AFP, Senin (18/11/2024).
"Mereka terlibat dalam upaya pembantaian dengan berpartisipasi dalam perencanaan, menghasut kekerasan, memerintahkan petugas penegak hukum untuk menembak di tempat, dan menghalangi upaya untuk mencegah genosida," tambahnya.
Diketahui, puluhan sekutu mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah ditahan sejak rezimnya runtuh. Mereka dituduh terlibat dalam tindakan keras polisi yang menewaskan lebih dari 700 orang selama kerusuhan yang menyebabkan penggulingannya.
Namun Hasina melarikan diri ke India dengan menggunakan helikopter pada 5 Agustus lalu. Dia pun akan diadili di Dhaka atas kasus dugaan pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dakwaan yang dihadapi 13 orang tersebut sejauh ini terbatas pada tindakan keras polisi terhadap protes yang dipimpin mahasiswa, tetapi Islam meminta lebih banyak waktu untuk mengumpulkan bukti yang lebih jauh.
"Kejahatan yang menyebabkan pembunuhan massal dan genosida telah terjadi selama 16 tahun terakhir di seluruh negeri," ujar Islam.
Pengadilan memberi waktu kepada jaksa hingga 17 Desember untuk menyerahkan laporan investigasi mereka.
Di antara 13 mantan pejabat tinggi Bangladesh yang didakwa adalah mantan menteri industri Kamal Ahmed Majumdar, mantan menteri hukum yang pernah berkuasa Anisul Huq, mantan hakim Mahkamah Agung Shamsuddin Chowdhury Manik, dan mantan penasihat energi Tawfiq-e-Elahi Chowdhury.
Sementara mantan menteri sosial Dipu Moni adalah satu-satunya wanita di antara 13 orang tersebut.