Arab Saudi Terapkan Kontrak Layanan Haji Jangka Panjang Tahun Depan
ERA.id - Tahun depan, Arab Saudi akan menerapkan kebijakan baru penyelenggaraan ibadah haji, salah satunya dengan memberlakukan kontrak layanan haji jangka panjang.
"Ada sejumlah kebijakan baru yang diberlakukan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2025, antara lain kontrak layanan jangka panjang untuk kesinambungan kualitas pelayanan," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/11/2024), dikutip dari Antara.
Selama ini, ia menjelaskan, kontrak pelayanan haji di Makkah dan Madinah dilakukan tahunan atau per musim haji. Karena itu vendor penyedia layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi, hanya terikat kontrak satu kali musim haji.
Setelah musim haji selesai, lanjutnya, negara-negara pengirim jamaah haji harus kembali melakukan kontrak ulang untuk mempersiapkan musim haji tahun berikutnya.
Kebijakan baru lainnya, yakni kontrak paket khusus bagi para petugas haji di Masyair. Selama ini, petugas haji tidak dibebankan biaya apa pun ketika puncak haji.
"Kontrak paket khusus untuk transportasi dan akomodasi bagi petugas haji di Masyair," kata Hilman.
Di samping itu, kata Hilman, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengadaan layanan haji di Arab Saudi yang terdiri dari layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
"Dalam waktu dekat ini akan ada beberapa tim yang diberangkatkan untuk melakukan persiapan layanan luar negeri, kami tentu juga akan berkolaborasi dengan Dubes RI, Konjen RI, BP Haji, dan BPKH, agar harapannya haji yang akan datang akan lebih rapi dan ideal," kata Hilman.
Tim Penyedia Layanan Haji rencananya akan mulai melaksanakan tugasnya di Arab Saudi mulai awal Desember mendatang. Hilman pun berharap kelemahan sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal.
"Tim akan bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan dan dengan penyesuaian kebijakan di Arab Saudi, karena urusan haji memang bukan urusan Indonesia saja, tapi kita juga harus kolaborasi dengan Pemerintah Arab Saudi," ucapnya.