Penyelidik Korea Selatan Gagal Terobos Kantor Kepresidenan, Tak Dapat Bukti Darurat Militer
ERA.id - Penyelidik Korea Selatan gagal menggeledah kantor Kepresidenan untuk mengumpulkan bukti deklarasi darurat militer singkat Yoon Suk-yeol. Kegagalan itu lantaran staf keamanan kepresidenan menolak mereka memasuki gedung.
Menurut laporan Yonhap News, penggeledahan itu direncanakan pada Selasa (17/12) untuk mengumpulkan sejumlah bukti terkait keputusan darurat militer Prsiden Yoon Suk-yeol. Penyidik menunggu selama tujuh jam untuk bisa masuk ke kantor kepresidenan, yang berujung penolakan.
"Sebuah tim investigasi gabungan yang terdiri dari polisi dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) sedang mencoba mengakses server komputer layanan keamanan kantor kepresidenan untuk mendapatkan catatan telepon termasuk yang digunakan oleh komisaris polisi," demikian laporan tersebut, dikutip Rabu (18/12/2024).
Proses penggeledahan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pihak berwenang terhadap kantor kepresidenan untuk mengumpulkan sejumlah bukti. Penggeledahan pertama dilakukan pada 11 Desember tanpa melibatkan langsung tim investigasi.
Namun kantor kepresidenan secara sukarela menyerahkan sejumlah dokumen yang diduga menjadi barang bukti deklarasi darurat militer dari Yoon.
Sejak dimakzulkan oleh Majelis Nasional, Yoon muncul untuk pertama kalinya dengan memberi pernyataan resmi. Dalam pidatonya, ia mengaku akan berjuang sampai akhir demi bangsa dan rakyat.
"Meskipun saya berhenti sejenak untuk saat ini, perjalanan saya untuk masa depan bersama masyarakat selama dua setengah tahun terakhir tidak boleh berhenti. Saya akan membawa semua kritik, dorongan dan dukungan yang saya terima, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk bangsa sampai akhir," kata Yoon saat itu.
Di sisi lain, Yoon telah membentuk tim hukum untuk membelanya dalam sejumlah dakwaan, salah satunya terkait pemberontakan. Pengacaranya, Seok Dong-hyun mengatakan deklarasi darurat militer oleh Yoon bukan merupakan pemberontakan.
Sementara itu, penjabat presiden Korea Selatan Han Duck-soo pada hari Selasa (17/12) menyerukan dalam rapat kabinet agar anggaran pemerintah tahun depan segera dilaksanakan mulai awal tahun 2025 untuk membantu menghidupkan kembali perekonomian negara yang melambat.