Kepercayaan Publik Menurun, KPU-Bawaslu Mesti Intropeksi
Sigit bilang, ujian terberat KPU adalah meningkatkan kapercayaan masyarakat dalam ajang pemilu mendatang. Padahal, kepercayaan publik menurutnya sangat perlu dijaga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan jalannya pemilu.
"Ketika kepercayaan publik tidak tinggi maka berbagai hal bisa terjadi. Keseluruhan proses dan hasil pemilu bisa kehilangan legitimasi meskipun proses dan hasil pemilu itu sebenarnya tidak ada yang bermasalah," ujar Sigit dalam diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
Berdasarkan hasil survei SMRC pada Mei 2017, di saat KPU dan Bawaslu periode lama pensiun 14 April dan periode baru dilantik 17 April, tingkat kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu itu mencapai 80 persen.
"Tapi kalau kita merujuk survei LSI dan ICW, Desember 2018, kepercayaan publik di bawah 70 persen, Bawaslu 69 (persen), KPU 68 (persen), turun 10 persen," katanya.
Hal ini, kata Sigit, tentu jadi peringatan bagi KPU dan Bawaslu untuk introspeksi kinerja atas menurunnya tingkat kepercayaan publik karena akan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
"Ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu lebih jauh, juga bisa menghasilkan potensi konflik, baik antara penyelenggara pemilu maupun kontestan," tuturnya.