Prabowo Minta WNI Jangan Ikut Kegiatan Ilegal Usai TKI Ditembak di Malaysia
ERA.id - Presiden Prabowo Subianto ingin agar kasus lima warga negara Indonesia (WNI) yang ditembaki aparat Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, diusut menyeluruh.
"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," kata Prabowo di The Tribrata Hotel & Convention Center Darmawangsa Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Meski begitu, mantan Menteri Pertahanan ini mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk tak menjadi pekerja migran Indonesia secara ilegal. Sebab risiko mengintai jika mau untuk diselundupkan.
"Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak," jelasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra ini ingin agar rakyat Indonesia tak mau lagi dibohongi oleh sindikat-sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Seluruh pihak harus mewaspadai sindikat tersebut.
Saat disinggung apakah Indonesia akan berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Prabowo tak memberi jawaban secara lugas.
"Itu secara garis besar kita bicarakan," tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan WNI yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia tidak menyerang seperti yang dituduhkan.
Bantahan itu diterima oleh Kemlu RI dari keterangan dua WNI yang selamat berinisial HA dan MZ asal Riau. Keduanya membantah tuduhan otoritas Malaysia yang mengklaim terjadi perlawanan dengan senjata tajam saat kejadian.
"Dalam rilis yang disampaikan oleh Polisi Malaysia dikatakan ada penyerangan yang dilakukan oleh warga kita, namun korban yang selamat membantah penyerangan tersebut," kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judha Nugraha, dikutip Antara, Rabu (29/1).
Judha menuturkan saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait insiden yang menewaskan seorang WNI asal Riau. Penyelidikan ini dilakukan guna mengetahui kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
"Kemlu juga mendorong ororitas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force)," tegas Judha dalam keterangan resmi Kemlu RI.