Ikut Retret Kepala Daerah, Pramono Anung Jadi Penyambung Lidah Megawati dan Pemerintah
ERA.id - Sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan diketahui sudah mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Militer Magelang, Jawa Tengah sejak Senin (24/2), termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung. Mereka bergabung setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi menunda keberangkatan.
Merespons hal tersebut, Ketua DPP yang juga juru bicara PDIP Ahmad Basarah menjelaskan, keikutsertaan Pramono dalam retret kepala daerah merupkan tugas dari Megawati. Pramono juga menjadi penyambung lidah partainya dengan pemerintah.
"Penjelasan bahwa bapak Pramono Anung selaku gubernur Jakarta yang ditugaskan secara khusus oleh ketua umum PDI Perjuangan sebagai koordinator kepala daerah dari PDI Perjuangan," ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam.
"(Pramono) telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah melalui menteri dalam negeri dan wakil menteri dalam negeri dan mengambil langkah-langkah teknis di lapangan, sesyai dengan mandat yang diberikan ibu ketua umum," sambungnya.
Dia menambahkan, Pramono terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Megawati maupun DPP PDIP terkait perkembangan retret kepala daerah.
Selain itu, seluruh kepala daerah dari PDIP yang mengikuti retret angkatan pertama di Akmil Magelang sudah atas sepengetahuan Megawati.
"Kehadiran bapak Pramono dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di acara retret di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada ketua umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI Perjuangan lainnya, dan di samping itu, para kepala daerah dari PDI Perjuangan lainnya juga terus melakukan koordinasi dengan DPP PDIP Perjuanngan," kata Basarah.
Megawati Sudah Perbolehkan Kepala Daerah Ikut Retret
Setelah adanya komunikasi dan penjelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kegiatan retret kepala daerah, Basarah mengatakan bahwa Megawati mengeluarkan instruksi baru.
Pertama, bagi kepala daerah yang sudah dilantik namun belum mengikuti retret angkatan pertama, diharuskan kembali ke daerahnya masing-masing untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah.
"Saya ulangi, yang belum mengikuti kegiatan retret, diisntruksikan untuk segera kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah," kata Basarah.
Kedua, bagi kepala daerah dari PDIP yang belum mengikuti retret angkatan pertama, diharapkan bisa menyusul di angkatan kedua. Namun, jika berhalangan hadir, diharapkan mengirimkan sekretaris daerahnya masing-masing.
Poin instruksi Megawati itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200.5/628/SJ, tertanggal 11 Februari 2025.
"Bagi kepala daerah dari PDI Perjauangan yang telah mengikuti retret angkatan pertama agar menyesuaikan rangkaian agenda retret hingga selesai," kata Basarah.
"Bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retret angkata pertama untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retret angkatan pertama," sambungnya.
Diketahui, retret kepala daerah akan digelar dua gelombang. Pada gelombang pertama dikhususkan bagi kepala daerah yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.
Gelombang kedua dikhususkan bagi kepala daerah yang telah menyelesakan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk retret angkatan pertama berlangsung sejak 21 Februari hingga 28 Februari 2025.