Pemerintah akan Audit Infrastruktur Bekasi Imbas Banjir Parah

ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut pemerintah akan mengaudit infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat, menyusul banjir parah yang melanda kota itu.

"Kami diskusikan dengan Pak Menko Infrastruktur untuk melakukan audit terhadap infrastruktur yang terkait," kata Pratikno di Jakarta, Rabu (5/3/2025), dikutip dari Antara.

Audit infrastruktur ini untuk mengetahui pemanfaatan lahan apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan penanganan sampah.

"Juga tentu saja hal-hal yang dalam keseharian penanganan sampah," kata Pratikno.

Saat ini, pemerintah masih terus melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak banjir di Kota Bekasi dan sekitarnya serta menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dasar korban banjir.

"Evakuasi ini penting untuk tanggap darurat dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, baik di pengungsian maupun di luar pengungsian," kata Pratikno.

Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat tujuh kecamatan yang terdampak banjir, yakni Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Rawalumbu.

Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3/2025) yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum.

Kondisi lapangan per 4 Maret 2025, yaitu air banjir belum surut dan di beberapa lokasi terdampak mengalami listrik padam.

Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan mendata korban serta fasilitas umum yang terdampak.