Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Dikritik, Mensos: Kami Dengarkan
ERA.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pihaknya mendengarkan masukan dan kritikan terkait pemberikan gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto. Sejumlah pihak menentang pemimpin Orde Baru itu dianugrahi gelar pahlawan.
"Ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti. Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," kata Gus Ipul saat ditemui di kediaman Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025).
Dia menjelaskan, pemberian gelar pahlawan nasional merupakan usulan maupun masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui kepala daerah masing-masing.
Usulan tersebut akan dibawa ke forum seminar untuk didiskusikan terlebih dahulu.
"Setelah seminar selesai,a da sejarahwannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan, setelah itu nanti prosesnya naik ke atas ke gubernur, ada seminar lagi," kata Gus Ipul.
Setelah proses tersebut rampung, usulan terhadap tokoh tertentu untuk diberikan gelar pahlawan nasional, akan diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos), melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial.
Menurutnya, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos akan membentuk tim yang melibatkan sejarahwan, akademisi, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Tim tersebut akan membahas usulan dari gubernur.
"Nah, setelah itu nanti kita matangkan. Saya akan mendiskusikan, memfinalisasi, kami tandatangani, langsung kita kirim ke Dewan Gelar," kata Sekjen PBNU itu.
Sebelumnya, isu penyematan pahlawan nasional kepada Soeharto muncul dari usulan Kemensos bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pakar, serta budayawan.
Usulan ini menuai kritikan dari koalisi masyarakat sipil, mengingat terjadi sejumlah peristiwa kelam seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tercatat sejarah dalam kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru.