Dugaan Pemberian Uang ke Masjid di PSU Banggai Dinilai Pelanggaran Serius

ERA.id - Diduga pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Banggai 2024 diwarnai pelanggaran serius. Sebabnya, ada janji pemberian bantuan untuk rumah ibadah.

Hal itu terungkap dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang disampaikan Guru Besar Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor Andi Asrun merespons Hakim Konstitusi yang mencecar dugaan pemberian bantuan Rp100 juta Masjid Nurul Huda.

Dugaan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Amirudin dan Furqanuddin Masulili.

"Perbuatan menjanjikan atau memberikan uang 100juta dan telah menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye merupakan pelanggaran serius dari UU Pikada apalagi terdapat video yang beredar dan menjadi bukti bahwa Pelaku adalah merupakan tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 01, Aminudin dan Furganuddin Masulili," kata Andi melalui keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

Andi menjelaskan perbuatan tersebut mengandung unsur pidana. Berdasarkan Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

"Dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)," ungkap dia.

Andi mendorong Mahkamah Konstitusi menggali lebih dalam dugaan pelanggaran tersebut. Apalagi, perkara PSU Kabupaten Banggai yang merupakan hasil koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada sebelumnya diputus oleh MK.

"Menurut Ahli, perkara PSU Kabupaten Banggai yang merupakan hasil koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada sebelumnya diputus oleh Mahkamah sangat layak untuk diteruskan dan bahkan diputus diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 1 (in casu Ir. H. Amiruddin M.M. - Drs. Furganuddin Maslii, M.M.) oleh Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.