TKN: Pusat Legislasi Nasional Jadi Pintu Perancangan Undang-Undang
"Upaya Bapak Presiden mengatasi ego sektoral ditinjau dari regulasi dengan membentuk badan legislasi yang mengintegrasikan seluruh persiapan-persiapan fungsi legislasi perancangan Undang Undang DPR dalam satu pintu, satu atap merupakan hal yang sangat baik," kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPC PDI Perjuangan, Duren Sawit, Jakarta, Minggu (20/1/2019).
Kata Sekjen PDI Perjuangan itu, para menteri yang berada di Kabinet Kerja pun dinilai harus mampu menyampaikan visi misi presiden. Ini dianggap Hasto, berbeda dengan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, kala itu, para menterinya justru punya visi dan misi sendiri. Kesamaan visi misi inilah kemudian dianggap mampu tumpang tindih legislasi.
"Zaman Pak Jokowi menteri-menteri harus menjabarkan visi misi presiden. Karena itulah terhadap legislasi ini justru menjawab berbagai inkonsistensi dalam fungsi legislasi, berbagai tumpang tindih legislasi untuk diharmonisasikan dengan baik," ujarnya.
Pusat Legislasi Nasional ini juga disebut Hasto, akan memudahkan kehidupan masyarakat. Sebab, diharapkan badan ini ke depan mampu membuat peraturan tidak kemudian saling tindih.
"Beda antara satu kementerian dan kementrian lain karena ada ego sektoral ini yang ingin diluruskan oleh Pak Jokowi dalam satu kebijakan termasuk di dalam merancang peraturan-peraturan pelaksana Undang Undang supaya tidak saling tumpang tindih," jelasnya.
Supaya kalian tahu, capres nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat perdana dengan tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme menyampaikan pentingnya harmonisasi dalam regulasi menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah hukum yang tumpang tindih.
"Kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional sehingga dikontrol langsung oleh presiden. Satu pintu supaya tidak terjadi tumpang tindih," jawab Jokowi.
Menurut Jokowi, pemerintah akan menyederhanakan peraturan-peraturan yang kerap tumpang tindih. "Akan kita sederhanakan semua, sehingga kalau ada tumpang tindih akan kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," imbuh Jokowi.