Aktivis 98 Sentil Fadli Zon Lewat Puisi 'Menteri Sontoloyo'
ERA.id - Para aktivis 1998 lintas organisasi, dalam hal ini Pena 98, Barikade 98, Gerak 98, KA KBUI 98, mendesak Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon minta maaf kepada rakyat Indonesia secara terbuka. Fadli Zon bahkan disebut menteri 'sontoloyo' lewat puisi yang dibuat para aktivis.
Desakan ini muncul setelah Fadli Zon menyebut pemerkosaan massal 1998 tidak pernah terjadi dan hanya rumor belaka. Jimmy Fajar alias Jimbong memberikan ultimatum keras kepada Menbud Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia.
"Dan apabila Fadli Zon tidak meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan geruduk, kami akan kepung Kementerian Kebudayaan sebagai bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap perjanjiannya dia," kata Jimbong beberapa waktu lalu ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Bukan hanya itu saja, Jimbong bahkan menciptakan sebuah puisi dengan judul menteri sontoloyo. Di puisi itu, ia juga mendesak agar Fadli Zon dipecat.
*MENTERI SONTOLOYO !*
Kau bilang tidak ada pemerkosaan massal
Padahal data dan fakta terungkap jelas
Menteri Sontoloyo!
Kau bilang rumor dan minta bukti fakta
Menteri Sontoloyo!
Kau ingin menghapus fakta sejarah bangsa
Menteri Sontoloyo!
Kau melukai hati para korban tragedi Mei 98
Menteri Sontoloyo!
Kau adalah anggota MPR utusan golongan pemuda dari rezim orde baru ditahun 98
Menteri Sontoloyo!
Pecat Fadli Zon
Menteri Sontoloyo !!!
Selain itu, Mustar Bonaventura, yang juga anggota aktivis 98 menjelaskan tiga indikator yang menguatkan tragedi pemerkosaan massal itu benar terjadi. Pertama, pidato Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang mengutuk keras peristiwa pemerkosaan massal 1998.
"Kedua, seingat kita pada tahun 1998 itu lahir ada satu Komnas Perempuan. Inisiasi lahirnya Komnas Perempuan itu dasarnya adanya pemerkosaan massal ini, kekerasan seksual pada perempuan pada saat itu, maka lahirlah ide dan gagasan melahirkan Komnas Perempuan," tegas Mustar.
Ketiga, kata Mustar, adanya hasil investigasi tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998.
"Ini jelas semua sejarah detail," cetusnya.
Atas dasar itu, Mustar menegaskan Menbud Fadli Zon harus bertanggungjawab atas ucapannya karena membuat luka yang semakin dalam bagi para korban peristiwa yang tidak manusiawi itu. Menurutnya, salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah Fadli Zon harus dipecat dari jabatannya.
"Dan kita minta Presiden Rabuwo menghentikan secara tidak terhormat Fadli Zon, pecat! Ini betul, ini Menteri Sotoloyo, Menteri Sotoloyo yang asal jeplak," pungkasnya.