Habis Nikmati Pilkada Langsung, Kini Bahlil Balik Badan dan Mengeluh, Singgung Pemenang Pemilu
ERA.id - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap ruginya sistem Pilkada langsung, mulai dari konflik horizontal di masyarakat hingga biaya politik yang tinggi.
Anehnya, Golkar sebagai partai nomor dua di bawah PDIP itu, sempat menikmati manisnya sistem politik yang terbuka, yang pemilihnya merupakan masyarakat berbagai lapisan.
Kini Bahlil balik badan. Dia bilang, Golkar tengah mengkaji sejumlah alternatif dalam rangka penataan ulang sistem demokrasi, termasuk kemungkinan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Untung-rugi dari pemilihan langsung maupun DPR. Ini, pilkada ini (pilkada sekarang-red), jujur saja, yang menang saja sakitnya di sini," kata di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin, seraya menunjuk ke bagian dada.
Dampak negatif dari yang kalah, kata Bahlil, memicu konflik horizontal, seperti perseteruan antartetangga, hingga memicu perceraian di rumah tangga.
"Jangan setiap pilkada berkelahi. Tetangga-tetangga, tadinya bersaudara gara-gara pilkada, tidak saling bertegur sapa. Ada yang menikah, cerai gara-gara beda pilihan," katanya.
Golkar pada Desember lalu, kata Bahlil, sudah menyampaikan pentingnya menata sistem demokrasi Indonesia melalui perubahan undang-undang politik, termasuk pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.
Bahlil mengatakan, salah satu skema yang tengah dirumuskan Golkar adalah opsi agar kepala daerah dipilih melalui DPRD alias Pilkada tertutup, bukan secara langsung oleh rakyat seperti saat ini.
Menurutnya, UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, melainkan hanya menyebut dilakukan secara demokratis.
“Karena undang-undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati wali kota itu langsung. Tapi dilakukan secara demokratis," ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa Golkar saat ini belum mengambil keputusan final dan masih menyusun berbagai kajian dan alternatif skema, termasuk opsi pemilihan oleh DPR atau DPRD.
“Golkar, dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian, skema-skemanya. Salah satu skemanya itu memang lewat DPR,” katanya.