Golkar Jangan Salah Pilih Ketua DPR
This browser does not support the video element.
Menanggapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan agar Partai Golkar tidak salah langkah dalam memilih ketua DPR. Salah satunya dengan memilih calon ketua DPR RI yang bersih, berintegritas, dan menolak mendukung pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mendukung slogan baru Golkar yang menyebut, kata bersih sebagai tekad Golkar untuk menjadi salah satu partai yang mendukung gerakan anti korupsi," ujar Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi yang tergabung dalam koalisi, di D'Hotel, Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Dalam praktiknya, kata Veri, slogan tersebut harus direalisasikan, baik di internal maupun eksternai Partai Golkar. Veri juga mengatakan, pengganti Novanto harus memiliki track record yang baik, serta tidak terlibat dalam kasus pidana, amoral, terlebih lagi korupsi.
Dikatakan Veri, pihaknya juga berharap pimpinan DPR selanjutnya adalah sosok yang tahan kritik, dan memiliki kemampuan mendengar dan memiliki kelapangan hati. Dengan begini, memperlihatkan komitmen partai berlambang pohon beringin, khususnya untuk menjadi partai bersih.
Sebelumnya diketahui, Novanto didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun, dalam mega proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menuju kursi DPR 1
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, pemilihan ketua DPR akan menjadi ujian konsistensi Golkar yang bersih. Jika tidak, slogan Ketum Airlangga bisa dipertanyakan.
"Pertimbangan etik dan politik. Etik harus bersih, berintegritas, antikorupsi lewat rekam jejak, tak dukung pelemahan KPK dan bukan inisiator angket KPK," ucap dia.
Sementara itu, Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Abdul Fickar Hadjar menilai, dari sejumlah nama yang digadang-gadang menduduki kursi DPR satu, nama Agus Gumiwang Kartasasmita dinilai paling tepat, hal itu berdasarkan rekam jejaknya.
"Karena dia tidak penah dipanggil KPK, tidak aktif di pansus angket," ujar Fickar.
Agus yang memulai karier sebagai pengusaha itu menduduki kursi sebagai anggota DPR sejak 1999. Sebelumnya ia pernah menduduki kursi anggota MPR pada 1998. Ia juga diketahui putra dari tokoh senior Golkar, Ginandjar Kartasasmita.
Dalam perjalanannya, Sekretaris Fraksi Golkar dan anggota Komisi Luar Negeri itu juga pernah dipecat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie pada 2014 karena mendukung calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada Pilpres 2014. Kala itu, Aburizal memutuskan Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.