Usai Ngeluh Macet di Bintaro, Nafa Urbach Tutup Kolom Komentar Instagram: Peringatan Bagi Saya
ERA.id - Figur publik sekaligus politisi Nafa Urbach langsung menutup kolom komentarnya pasca pernyataan tentang tunjangan rumah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI viral. Nafa juga menyebut ia menerima masukan dan kritik dari masyarakat.
Pada unggahan di Instagram Story-nya, anggota DPR dari Partai NasDem itu mengatakan bahwa ia memahami kekecewaan masyarakat di tengah kondisi yang terjadi saat ini. Ia pun mengaku menerima masukan dan kritik yang disampaikan sebagai pengingat dirinya.
"Masukan dan kritik dari masyarakat akan menjadi pengingat agar saya bekerja lebih sungguh-sungguh, amanah, dan berpihak pada rakyat," tulis Nafa Urbach, dikutip ERA, Jumat (22/8/2025).
Selain mengunggah pernyataan tersebut, Nafa juga memilih untuk menutup kolom komentar di akun Instagram-nya. Ia juga berulang kali mengunggah kegiatan sebagai wakil rakyat dari Komisi IX di dapil 6.
Unggahan itu dilakukan Nafa setelah namanya viral saat menyoroti tunjangan rumah bagi DPR RI. Menurutnya tunjangan rumah bagi DPR RI itu diberikan lantaran rumah dinas sudah dikembalikan ke pemerintah.
"Rumah jabatan itu sekarang sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang dapat kompensasi untuk kontrak (rumah)," ujar Nafa selama siaran langsung di social medianya.
Lalu, kata Nafa, uang tunjangan sebesar Rp50 juta itu bisa digunakan oleh anggota DPR yang berasal dari luar kota. Ia pun mengeluhkan jarak rumahnya di Bintaro yang sering macet.
"Anggota dewan itu diwajibkan kontrak rumah dekat-dekat Senayan supaya memudahkan mereka menuju DPR. Saya yang tinggal di Bintaro itu macetnya luar biasa," keluhnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa besaran tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan bagi anggota dewan untuk menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada telah dilakukan kajian sebaik-baiknya oleh pihaknya.
Menurut dia, penentuan besaran tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI menyesuaikan dengan harga tanah dan properti yang ada di Jakarta.
"Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan (DPR RI) kantornya ada di Jakarta," kata Puan, dikutip Antara.