Kenang Pemilu 2024 dan Singgung Politik Keluarga, PDIP Belum Move On?
ERA.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengenang kembali intimidasi politik yang dijalani partainya semasa Jokowi menjadi penguasa. Momen itu ditekankan pada momen pemilu 2024 silam.
"Di tengah-tengah arus pragmatisme politik, kapitalisasi kekuasaan politik, politik menghalalkan segala cara seperti nampak di dalam Pemilu 2024, konferda ini sangat penting untuk menggelorakan politik dalam watak ideal, yakni politik turun ke bawah, memperkuat akar rumput dan politik yang berpihak kepada yang miskin, terpinggirkan, dan mereka yang diperlakukan tidak adil,” kata Hasto Konferensi Daerah (Konferda) yang digelar DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Jumat (7/11/2025).
Menurut Hasto, tantangan politik saat ini harus dihadapi dengan semangat yang sama seperti yang ditunjukkan Bung Karno ketika diasingkan di Ende, NTT.
Hasto bilang dalam Pemilu 2024, PDIP ditekan dan diintimidasi, namun jika dibandingkan dengan perjuangan Bung Karno melawan penjajah, apa yang dihadapi partai masih “lebih ringan".
"Kalau kita menghadapi tekanan-tekanan money politic, menghadapi intimidasi-intimidasi dari oknum negara yang seharusnya netral di dalam pemilu, tetapi ternyata hanya mengabdi pada kepentingan keluarga dan kekuasaan itu, itu maka tantangan itu bisa kita hadapi dengan mengambil spirit dari perjuangan Bung Karno, termasuk ketika dibuang di Ende ini," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Hasto tidak menyebut siapa yang mengabdi kepada kepentingan keluarga dan kepada keluarga siapa pengabdian itu berjalan.
"Jangan pernah menjadi penikmat kekuasaan. Kita adalah pengemban tugas. Jangan pernah berpikir kita mau jadi apa, namun lupa pada tanggung jawab membangun Partai. Mari Konferda ini menjadi momentum untuk menguatkan kembali dedikasi bagi bangsa dan negara,” tandas Hasto.
Acara tersebut dihadiri oleh hampir 1.000 orang perwakilan seluruh pengurus PDIP di seluruh Provinsi NTT. Hasto sendiri hadir didampingi sejumlah pimpinan DPP PDIP. Yakni Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Sri Rahayu, Wakil Bendahara Yuke Yurike, serta Ketua DPP Andreas Hugo Pareira.