Beda dari Menhan Sjafrie, Kemenhub Sebut Bandara IMIP Morowali Normal, Siapa Keliru?
ERA.id - Aktivitas Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang membuat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meradang sedang ramai dibicarakan.
Kabarnya bandara itu merupakan bandara khusus yang disiapkan untuk pekerja IMIP. Konon tak ada aparatur negara di sana, salah satunya pihak Bea Cukai yang biasa bekerja di bandara umum.
Merespons itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan Bandara IMIP berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.
"Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana. Dari bea cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, termasuk Ditjen Otoritas Bandara ke sana. Jadi kami sudah turun ke sana," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu kemarin.
Dia menegaskan seluruh aspek operasional sudah sesuai ketentuan. "Terdaftar, itu (Bandara IMIP) terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar," tambahnya.
Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai polemik status bandara itu perlu dilihat secara menyeluruh. Ia menyebut bandara khusus itu sebelumnya sudah mengantongi izin dari pemerintah.
"Kalau enggak salah, mereka (Bandara IMIP) dapat izin khusus dulu waktu itu," kata Purbaya.
Meski demikian, pihaknya siap mengirimkan personel tambahan bila diperlukan untuk menuntaskan persoalan yang mencuat.
"Kalau mau dikasih (tugas) ya kita sih siapkan orangnya. Orang bea cukai banyak kok. Imigrasi juga katanya mau. Jadi pada dasarnya seperti itu, kita siap. Begitu kita ditugaskan, kita kirim orang ke sana," tutur Menkeu.
Negara dalam negara
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atau Senator Tamsil Linrung seirama dengan sikap Sjafrie: Menolak "negara dalam negara" yang merujuk pada keberadaan Bandara Khusus PT IMIP.
Pada Selasa silam di Makassar, Tamsil mendukung penuh setiap langkah tegas yang diambil oleh pemerintah atas kondisi yang terjadi di Bandara Morowali.
"Kita tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal," ujarnya.
Ia menjelaskan, negara jangan membiarkan kondisi itu, apalagi lokasinya menurut dugaannya lebih luas dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Dan sudah sering kita dengarkan keluhan jika ada orang yang membawa hasil bumi tapi tidak melalui imigrasi, tidak melalui biaya cukai, tidak ada pajak," jelasnya.
Saat dia masih menjadi anggota DPR RI, dia pernah ke Morowali, namun tapi tidak sampai ke bandara tersebut, melainkan hanya di Palu.
"Saat itu saya di Palu. Terus kita undang IMIP komisaris utamanya. Direkturnya orang Batak juga, saya lupa namanya, tapi yang datang waktu itu komisarisnya yang mantan Kapolres," jelasnya.
"Beberapa hal kita tanyakan termasuk tidak ada imigrasi, tidak ada biaya cukai di situ, termasuk penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 karyawan, ada 1.994 yang didatangkan dari Tiongkok," lanjut dia.