DPR Minta Kementerian Tak Jadi Sponsor Jokowi atau Prabowo
“Saya kira ini harus diluruskan dan sebaiknya kementerian-kementerian itu jangan lah berkampanye, mengarahkan pegawai-pegawainya untuk memilih salah satu. Serahkan saja kepada mereka untuk memilih. Jadi jangan diarah-arahkan atau dikondisikan,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).
Namun, di lain sisi Fadli menyebut pernyataan Rudiantara itu membawa hikmah. Sebab kini, masyarakat jadi tahu siapa yang sebenarnya menggaji PNS.
“Saya kira itu ada hikmahnya juga, supaya orang tahu bahwa yang menggaji ASN itu bukan presiden, yang gaji semua kita ini, termasuk DPR, rakyat. Dari uang yang namanya uang pajak, dan juga dari anggaran pendapatan yang diterima negara," ungkap Fadli.
"Jadi jangan pernah berpikir presiden menggaji ASN. Presiden menggaji pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah lainnya,” tambahnya.
Fadli mengingatkan, agar kementerian-kementerian jangan berkampanye atau mengarahkan pegawainya untuk memilih salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Selain itu juga aparat penegak hukum harus bersikap netral.
“Begitu juga saya kira aparat penegak hukum mencari-cari kesalahan kemudian nanti dibarter dengan pilihan terhadap pihak tertentu. Mulai ada kesan sekarang begitu,karena menyangkut elektabilitas yang semakin mangkrak,” tuturnya.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini menyebutkan, saat ini kementerian-kementerian semakin menjadi sponsor untuk calon presiden dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi).
“BUMN semakin menjadi sapi perahan sekarang ini. Kalau kita lihat BUMN itu menjadi sponsor untuk calon presiden. Coba kita lihat di mana-mana. Di Garut, kemarin jelas-jelas itu, diungkap juga oleh Saudara Said Didu, mantan Sekretaris BUMN periode yang lalu. Jadi BUMN juga kita peringatkan jangan sampai mereka ini bergerak karena itu uang rakyat,” tegasnya.
“Apalagi BUMN sekarang menjadi institusi yang paling kacau karenyua banyak berhutang dimana-mana, nanti yang bayar juga rakyat. Jangan mereka menjadi alat untuk kepentingan kampanye petahana,” sambung Fadli.
Terkait hal ini, Fadli mengaku, koalisinya sedang mengkaji apakah akan melaporkam Rudiantara kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kalau nanti dirasa diperlukan, nanti kita kaji bagaimana sesungguhnya yang terjadi dengan kasus itu. Tapi secara sepintas kita melihat seperti itu ya. Coba nanti kita lihat kaji yang lebih dalam, nanti itu ada timnya,” kata dia.