Megawati Soal Tolak Pilkada Dipilih DPRD: Ini Sikap Ideologis!

ERA.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membeberkan alasan partainya menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD. Dia menegaskan, keputusan ini merupakan sikap ideologis.

Hal tersebut disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).

"PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata Megawati.

Megawati mengatakan, pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pasca-Reformasi.

Dia menegaskan, bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Selain itu, dia membantah klaim bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.

Sebaliknya, menurut Megawati, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. 

"Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah," ujarnya.

Dia menegaskan, langkah PDI Perjuangan yang konsisten menolak Pilkada melalui DPRD adalah bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur.

"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri," tegasnya.

Presiden ke-5 RI itu juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.

"Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan Rakyat," pungkas Megawati