Tepis Ide JK, PDIP Usul Pembeli Gas LPG Mesti Diperiksa Sidik Jarinya
ERA.id - Politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengusul agar warga yang ingin membeli gas LPG 3 kilogram mesti diperiksa dengan ketat lewat sidik jari atau scan retina.
Alasannya agar subsidi yang diberi pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
Tak cuma itu, dia juga mengkritik ide Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla soal pengurangan subsidi bahan bakar minyak saat ini.
"Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju," kata Said saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin.
Dalam konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi internasional tidak dimungkiri membebani keuangan negara. Meski begitu kebijakan tak boleh menekan masyarakat kurang mampu.
"Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik. Jangan, dong," ucapnya.
Dia memandang akan lebih masuk akal untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM nonsubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi.
"Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoir-nya, inflasinya, karena begitu sekali naik, kan ke mana-mana," katanya.
"Jadi, kita lagi berhitung betul, kasih kesempatanlah, jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik, kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak," imbuhnya.
Intinya, perlu memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Jika sudah tepat, anggaran yang dialokasikan tidak akan sia-sia.
"Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEN (Sosial Ekonomi Nasional), tapi juga lakukanlah berulang kali, bolak-balik, dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla pada Minggu (5/4) mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM untuk menekan defisit anggaran di tengah konflik global.