Jakarta Barat Disebut Gotham City, Kenneth DPRD DKI Ngaku Ingin Jadi Batman
ERA.id - Wilayah Jakarta Barat (Jakbar) disematkan netizen sebagai "Gotham City" akibat maraknya aksi kriminalitas jalanan, khususnya kasus begal.
Menanggapi julukan itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth mengaku akan menjadi "Batman" untuk memastikan keamanan di kawasan Jakbar.
"Sebagai legislator di Kebon Sirih, saya mencoba memposisikan diri menjadi ‘Batman’ yang akan selalu mengawasi apa yang terjadi di Jakarta Barat demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan Masyarakat Jakarta Barat sesuai fungsi pengawasan yang saya miliki di DPRD DKI Jakarta," kata Kenneth usai acara Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (22/5/2026).
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menyebut keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat dibutuhkan untuk mengatasi kejahatan jalanan.
Maraknya aksi begal hingga kriminalitas lainnya dia nilai harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keamanan terpadu di wilayah Jakbar.
"Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari," ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Dia kemudian menuturkan pengawasan terhadap titik-titik rawan kriminalitas harus diperketat, terutama pada ruas jalan yang minim penerangan dan pengawasan.
Menurutnya, sebagian besar aksi begal maupun tindak kriminal lainnya terjadi di jalanan umum, bukan di kawasan perkantoran atau gedung besar yang memiliki sistem keamanan memadai.
Karena itu, politikus PDIP ini meminta agar polisi dapat melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Selain itu, juga rutin dilakukan patroli dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan.
Kent juga mendorong optimalisasi teknologi pengawasan melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah lokasi strategis dan rawan kejahatan.
Pengadaan CCTV dapat dilakukan melalui skema kerja sama dan optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD. Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran," imbuhnya.
Lebih lanjut, Kent berharap langkah mitigasi yang dilakukan bersama Forkopimko tidak hanya bersifat seremonial, melainkan diikuti langkah konkret dan berkelanjutan.