Tokoh Lintas Agama di Banten Tolak Politisasi Tempat Ibadah
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, AM Romly mengatakan pihaknya menolak keras jika tempat-tempat ibadah dijadikan sebagai tempat kampanye partai politik.
"Di masjid itu kan jemaahnya macam-macam, terus ada pihak sana, pihak sini. Kalau yang kampanye satu pihak, sementara pihak satunya tidak senang, itu bisa menimbulkan perpecahan," kata Romly kepada awak media, di Kota Serang, Banten, Rabu (27/2/2019).
Meski begitu, dirinya tidak mepersoalkan jika tempat ibadah dijadikan tempat untuk menyampaikan sosialisasi pendidikan, pertanian dan masalah keagamaan. Namun, jika dijadikan panggung politik, pihaknya malarang keras hal itu.
"Itu akan memecah belah umat, kalau gelut (berantem) di masjid gimana. Kalau hal yang lain kaya penyuluhan kesehatan soal agama silakan saja. Tapi kalau kampanyekan dukung si A atau si B atau dukung saya sebagai caleg itu yang tidak boleh," tegasnya.
Larangan kampanye, lanjut Romli bukan hanya di masjid, tapi juga di tempat ibadah lain seperti gereja, pura, vihara dan di tempat ibadah lainnya.
"Kalau ada perpecahan nanti minta dukungan agama lain gimana. Padahal kan awal turunnya agama itu untuk mendamaikan masyarakat, bukan sebaliknya," ujarnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada para pengurus masjid dan DKM se-Provinsi Banten agar dapat 'memagari' masjidnya agar tidak dimasuki kegiatan kampanye dengan modus tertentu. "Kalau ada yang kampanye tegur saja dulu, secara persuasif dulu," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta kepada seluruh tokoh lintas agama di Banten untuk tetap menjaga demokrasi di Propinsi Banten supaya berjalan aman dan damai.
Dirinya juga meminta para pemuka agama mengajak masing-masing umatnya untuk menggunakan media sosial secara bijak, sebab saat ini penyebaran berita bohong banyak tersebar di medsos.
"Medsos ini, rentan sekali memecah belah umat beragama. Saya berharap dengan bermuamalah tekhnologi pemuka agama bisa mengajak umat bijak bisa," tuturnya.
Hadir dalam kesepakatan ini beberapa tokoh agama dari berbagai Ormas seperti dari Musyawarah Pimpinan Gereja-gereja (Muspija), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Forum Pimpinan Gereja Katholik (Forpijak) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Forum Umat Budha (FUB) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).