Kritik BPN Soal Banyak WNI yang Tak Bisa Nyoblos
Melalui sekjen-sekjen partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur, BPN Prabowo-Sandi menilai, KPU tidak siap menyelenggarakan pemilu di beberapa negara.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani bilang, pihaknya mendapat laporan masih banyaknya WNI di luar negeri yang tidak dapat menggunakan hak suaranya. Katanya, hal ini juga karena ketidaksiapan PPLN.
“Ketidaksiapan itu juga terjadi Hongkong, di Malaysia misalnya, sehingga seorang pemilih harus memakan waktu berjam-jam untuk mencoblos. Ada banyak warga yang tidak dapat kartu C6 dikarenakan telah habis dan tidak dapat mencoblos,” katanya, dalam konferensi pers, di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2019).
Muzani menilai, hal ini jelas menunjukkan negara dan penyelenggara pemilu tidak dapat menjadi fasilitator yang baik dalam melayani pemilih untuk menggunakan hak suaranya.
“Ini menunjukkan negara dan penyelenggara pemilu melalui PPLN tidak siap memfasilitasi kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Ini adalah suatu ironi yang bertentangan dari upaya KPU yang selama ini mengajak untuk tidak golput,” tuturnya.
Wakil Ketua BPN ini bilang, saat ini seluruh kotak suara sudah berada di kedutaan atau KJRI di seluruh negara di dunia. Kerena itu, Muzani meminta, agar KJRI dan kedutaan besar Indonesia di seluruh negara harus bekerja secara transparan.
“Sekarang kotak-kotak suara sudah berada di KJRI atau kedutaan besar, kami minta kotak suara itu dijaga dengan baik, diamankan denganbbenar, karena itu suara rakyat, dijaga kesuciaannya. Sehingga pada saat penghitungan sesuai dengan suara rakyat yang telah disalurkan,” terangnya.
Di sisi lain, BPN Prabowo-Sandi juga meminta, agar kecurangan yang sudah terlihat dapat diusut secara tuntas. Katanya, seperti kasus surat suara yang ditemukan sudah dalam keadaan tercoblos di Malaysia beberapa waktu lalu.
“Selanjutnya kecurangan yang sudah nyata untuk diusut secara tuntas seperti di Malaysia. Penyelsaiannya harus transparan, ini telah melukai demokrasi kita, harus ada tindakan tegas, dan terhadap KJRI harus bertindak transparan dan jelas untuk mendukung scara baik proses pemilu kita,” tutupnya.