Sebulan Lebih DPR Tanpa Ketua

Jakarta, era.id - Posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih kosong setelah ditinggal Setya Novanto yang mengundurkan diri pada awal Desember 2017 karena jadi tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP. Hingga saat ini, Partai Golkar belum menetapkan nama yang bakal duduk sebagai pemimpin parlemen. 

Setelah kosong beberapa hari, Fadli Zon diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Sejumlah kader Partai Golkar menyatakan masih terus menimbang nama, menunggu pelaksanaan rapat pleno, atau setelah revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ada lima nama anggota Fraksi Golkar yang menggelinding dalam bursa calon Ketua DPR, yakni Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Rekornis Partai Golkar Kahar Muzakir, Ketua DPP Golkar Zainudin Amali, dan Ketua Banggar Azis Syamsudin.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan nama calon Ketua DPR mengerucut pada Azis atau Bambang. Namun dia belum tahu kapan partainya akan memutuskan.

"Nama-nama seperti yang beredar itu tinggal diputuskan saja. Masih beberapa nama lah. Rapat fraksi hari Kamis, tetapi apakah memutuskan ketua DPR saya pikir belum," tuturnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada DPP Partai Golkar agar segera mengirimkan nama Ketua DPR definitif. Menurut Fahri, tidak baik kursi Ketua DPR terlalu lama dijabat Plt.

"Memang sebaiknya Ketua DPR itu enggak boleh terlalu lama di Plt," ungkapnya.

Pengamat Politik Universitas Indonesia Ziyad Falahi sependapat. Dia menilai, seharusnya Partai Golkar telah menyiapkan nama pengganti Novanto. Sebabnya, agenda DPR ke depan semakin padat dalam menyelesaikan program legislasi nasional.

"Harus segera diserahkan, karena implikasinya DPR ini juga perlu merumuskan dengan persiapan Pemilu 2019 yang belum sepenuhnya undang-undang bisa diketok, dan juga prolegnas yang harus segera dirumuskan," tutur Ziyad kepada era.id, Rabu (10/1).

Ziyad berharap publik mengontrol Partai Golkar untuk segera mengirimkan nama pengganti Novanto sebagai Ketua DPR. Alasannya agar DPR segera menggelar rapim, kemudian Badan Musyawarah (Bamus) untuk menetapkan Ketua DPR.

"Ini juga perlu didukung oleh masyarakat. Kalau tidak gitu, Golkar akan terus molor-molor dan perlu dikomunikasikan oleh Presiden. Seharusnya memang sudah ada calon baru untuk Ketua DPR," tandasnya.

Tag: