TKN Tantang BPN Buka Data Klaim Kemenangan Prabowo

Jakarta, era.id - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto bilang kemenangan paslon nomor urut 01 susah untuk dibantah. Sebab, kemenangan ini bukanlah klaim namun berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei yang sudah terbukti metodeloginya.

Bahkan untuk membuktikan kemenangan itu, kata Sekjen PDIP ini, PDIP maupun TKN punya data yang lengkap untuk membuktikan kemenangan itu. Hal ini, disebut Hasto, berbeda dengan klaim kemenangan paslon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang sampai saat ini belum jelas dasarnya.

Enggak cuma itu, dia menilai, klaim kemenangan yang dilakukan oleh kubu 02 hanyalah bentuk provokasi. Sebab, kubu penantang Jokowi-Ma'ruf ini enggak bisa memberikan bukti kemenangan mereka.

"Kami imbau elite politik jangan klaim secara sepihak tanpa pertangggungjawabkan data dan hasil rekapitulasi. Hal itu sama saja dengan provokasi yang bisa berdampak pada rusaknya upaya membangun kepercayaan pada sistem demokrasi," kata Hasto kepada wartawan di gedung baru DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Dia juga menantang kubu Prabowo-Sandi agar mau buka-bukaan data lengkap mereka dari level kecamatan hingga nasional. Karena, menurut Hasto, sangat disayangkan kalau kubu lawan hanya mengklaim kemenangan dengan data parsial.

Ini juga berbeda dengan TKN maupun PDIP yang telah membuka datanya kepada publik. Sehingga, kemenangan Jokowi-Ma'ruf bukanlah klaim semata.

"Kami tantang BPN, partai pendukung kubu 02, dan juga Prabowo sendiri untuk membuka diri dan data hitungan milik mereka yang terintegrasi di tingkat provinsi dan juga kota," jelas Hasto.

Hasto berharap, masyarakat bisa menghargai perhitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dia juga meminta masyarakat tak mudah termakan hoaks yang menjurus pada upaya deligitimasi KPU.

"Kami mendukung KPU sebagai penyelenggara. Bila ada kesalahan kode etik ada DKPP, dan ada Bawaslu. Kalau enggak puas, ada kecurangan, sesuai hukum maka laporkan," tutupnya.

 

Tag: pilpres 2019