Partai Gerindra Ingin Demokrat Bertahan
"Kita akan melihat apa yang akan terjadi dalam waktu-waktu ke depan ini, akan seperti apa. Jadi kita tidak bisa mengambil sesuatu sikap, komentar maupun prediksi sebelum apa yang terjadi ke depan ini setelah tanggal 22 Mei," kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2018).
Fadli masih berharap semua partai koalisinya tetap sejalan. Apalagi, kata dia, koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah sama-sama berjuang sejak awal. Ada lima partai yang berada dalam koalisi ini, Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.
"Kita berharap semua anggota dari koalisi Indonesia Adil Makmur yang sudah berjuang, selama paling tidak 10 bulan mempunyai satu sikap yang sama. Dan juga mempunyai pandangan yang sama tentang perkembangan keadaan," katanya.
Namun, Fadli tidak menutup kemungkinan, akan ada perubahan koalisi setelah pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei.
"Kita enggak tahu perkembangan keadaan ke depannya akan seperti apa dinamikanya dan saya kira itu akan menentukan juga langkah-langkah dari setiap partai politik," jelasnya.
Supaya kalian tahu, Partai Demokrat dikabarkan merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Isu ini menguat setelah Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan Partai Demokrat keluar dari koalisi pengusung Prabowo-Sandi.
Arief menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mencla-mencle dengan sikap ini. Kata Arief, Partai Demokrat belum mendapatkan jaminan hukum dari Jokowi terkait dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor.
Pernyataan Arief ini memercik perselisihan di antara hubungan Partai Demokrat dan Gerindra. Partai Demokrat meminta agar Gerindra menegur Arief Pouyono terkait dengan ucapannya yang menuding SBY.
Namun, Arief mengaku, tak akan mengikuti langkah partainya yang meminta maaf karena sudah menyinggung partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Pernyataan Arief ini dianggap Fadli Zon sebagai pandangan pribadi, bukan mewakili partai. Sebab, keputusan untuk keluar koalisi perlu dibahas oleh seluruh elite partai politik yang tergabung.
"Saya kira ini suara dari pribadi-pribadi. Perbedaan-perbedaan pendapat di dalam politik itu satu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi pengambilan keputusan dan penyikapan resmi tentu diwakili oleh pimpinan-pimpinan, dalam hal ini Pak Prabowo, Pak SBY, dan Pak Zulkifli Hasan (PAN). Lalu juga Pak Sohibul Iman (PKS), pimpinan-pimpinan partai politik itu," tutupnya.