Persiapan Pemprov DKI Jakarta Hadapi Demonstrasi 22 Mei
Surat edaran yang ditanda tangani Kepala Dinkes DKI Widyastuti itu berisi:
1. Mempersiapkan RS untuk menerima pasien rujukan terkait kegiatan tersebut (pengumuman hasil pemilu).
2. Pembiayaan pasien dengan skema BPJS Kesehatan, bila tidak dijaminkan pada BPJS bisa dijaminkan kepada Dinkes DKI Jakarta.
3. Setiap RS membuat laporan berupa: online dan manual.
Dilansir Antara, usai rapat koordinasi pada Kamis (16/5), Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, jajaran DInkes DKI Jakarta dan tim medis Polda Metro Jaya beserta instansi kesehatan terkait, siap melaksanakan kegiatan dukungan kesehatan pada 22 Mei.
Menurut dia, ada 337 personel yang antara lain meliputi 82 dokter umum, 173 perawat dan 82 sopir ambulans.
Dinas Kesehatan juga mengerahkan 42 ambulans puskesmas, 20 ambulans rumah sakit umum daerah, 15 ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan, lima ambulans Suku Dinas Kesehatan, ambulans rumah sakit swasta, dan Unit Reaksi Cepat Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan untuk mendukung operasi tim medis.
Selain itu, 90 unit ambulans yang didukung 450 tenaga kesehatan dari Polri dan TNI juga akan memperkuat dukungan bagi tim kesehatan pada 22 Mei.
Widyastuti mengatakan tenaga medis dan ambulans akan di tempatkan di titik-titik yang diperkirakan menjadi lokasi kumpul massa seperti gedung KPU, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, kawasan Monumen Nasional, Istana Negara dan gedung MPR/DPR.
Selain mempersiapkan ambulans dan tenaga medis, Provinsi DKI Jakarta juga menyiagakan sepuluh rumah sakit untuk mengantisipasi kemungkinan ada korban yang membutuhkan rujukan. Rumah sakit rujukan yang disiagakan meliputi RSCM, Rumah Sakit MMC, Rumah Sakit Abdi Waluyo, RSUD Tarakan, Rumah Sakit Agung, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, RSU Bunda, RSU YPK Mandiri, Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan Rumah Sakit Pelni.
Jelang penetapan hasil rekapitulasi pemilu pada 22 Mei mendatang, kabar akan adanya aksi demosntrasi dan teror bom beredar. Sasarannya adalah gedung KPU, Menteng, Jakata Pusat.
KPU yang menjadi target mengaku tidak perlu meminta penambahan keamanan kepada kepolisian.
Meski demikian, pengamanan di KPU telah ditingkatkan sejak beberapa lalu dengan penambahan pasukan brimob dan pemasangan pagar duri sepanjang KPU.