Pemprov DKI Plin-plan Kampanye Cashless
Sandi mengatakan, KJP yang meluncur di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak memberikan banyak manfaat. Sebab itu, pemilik KJP nantinya dapat menarik dana tunai untuk kebutuhan anak sekolah. Seiring pergantian KJP menjadi KJP Plus.
"Yang kita temui di bawah, KJP itu tidak dapat memberikan manfaat yang tepat, karena banyak sekali kebutuhan mereka yang harus dibayarkan secara tunai," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).
Program KJP diakui Sandi belum matang lantaran penerapannya tidak efektif. Banyak masyarakat lebih memilih saluran dana pendidikan langsung tanpa perlu prosedur yang berbelit.
Sandi memberi contoh, anak sekolah diklaimnya sulit memperoleh ongkos makan setiap hari. Dengan KJP Plus berbasis dana tunai, diharapkan kesulitan itu bisa dihilangkan.
"Banyak sekali kalau kita lihat di bawah untuk ongkos makan, anaknya berangkat sekolah kan harus sarapan. Itu kadang-kadang mereka terkendala," urainya.
Sandi berjanji, nantinya KJP Plus akan mencangkup banyak kebutuhan terkait anak sekolah. Musababnya, distribusi KJP Plus diakuinya ditunggu masyarakat Jakarta. Mengenai apa saja poin-poinnya, Sandi belum dapat memaparkan secara rinci.
"Untuk KJP sendiri akan kita perluas manfaatnya untuk lebih tepat sasaran," tandasnya.
KJP yang akan menjadi KJP Plus menimbulkan sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak. Soalnya Pemprov DKI berencana menerapkan penggunaan uang tunai di tengah kampanye cashless yang mereka angkat. Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, khawatir uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pendidikan, malah disalahgunakan para penerima KJP Plus.