Dua Kunci Penting untuk Jokowi Memilih Menteri
Pengamat UIN Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, peribahasa 'ada gula ada semut' cocok untuk menggambarkan posisi Jokowi saat ini.
Karena itu, menurutnya, Jokowi harus jeli dalam memilih pembantunya dan jangan sampai ada penumpang gelap masuk dalam gerbong kabinetnya. Katanya, Jokowi harus mempertimbangkan dua hal dalam memilih calon menterinya.
"Kinerja dan loyalitas total ke Jokowi, itu kuncinya," katanya, saat dihubungi era.id, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Loyal yang dimaksud adalah siap merealisasikan tugas sesuai dengan semua janji politik Jokowi. Katanya, jangan sampai fokus menteri nanti terbelah antara loyal ke partai politik atau ke presiden.
Dia menganalisis, Jokowi akan lebih memilih menteri dari latar belakang politik untuk periode ini. Hal itu, merupakan timbal balik dari kerja partai politik selama pemilu berjalan.
"Melihat kecenderungan menteri Jokowi sepertinya akan banyak dari parpol. Karena parpol menjadi terdepan mengkampanyekan Jokowi dan melindungi dari serangkaian fitnah kepada Jokowi," ucapnya.
Pada Pemilu 2019, Jokowi-Ma'ruf Amin didukung 10 partai politik. Sementara, lawannya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno didukung 5 partai, yaitu Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.
Belakangan, koalisi pendukung Prabowo mulai menunjukkan gelagat merapat ke kubu Jokowi. Partai Gerindra, misalnya, siap memberikan kader terbaik jika diminta Jokowi.
"Kita tunggu saja siapa yang akan dipilih presiden (jadi menteri). Karena ini sepenuhnya hak prerogratif presiden. Tapi harapannya jelas, siapapun yang dipilih Pak Jokowi pastikan Indonesia kuat, sejahtera, dan rakyat untung (karena) menteri anda. Jangan lagi menteri anda impor terus disaat petani panen," ujar Andre.
PAN pun demikian. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, menyerahkan pembentukan struktur kabinet kepada Jokowi selaku pemilik hak prerogatif. PAN pun tidak dalam posisi memberikan saran.
"Ini sepenuhnya hak Presiden terserah beliau, iya itu hak beliau sepenuhnya,” ujarnya.
Sementara Partai Demokrat belum menyatakan sikap. Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini akan segera melakukan rapat di tingkat Majelis Tinggi Partai untuk menentukan langkah politik selanjutnya.
Sedangkan PKS, menyatakan akan tetap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.