Demokrat dan PAN Siap Berada di Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Partai Demokrat yang diwakili Wakil Sekjennya, Didi Irawadi Syamsuddin bilang, partainya siap jika diajak dalam kabinet mendatang. Hanya saja, dia tak mau ada kesan partainya yang meminta agar diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
"Jabatan apa pun itu enggak boleh meminta-minta. Ada harga diri, ada gengsi," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
Secara pribadi, Didi menegaskan dia lebih memilih agar partainya bisa menjadi oposisi untuk menjalankan fungsi check and balance di pemerintahan ke depan. Namun, tentu hal ini bakal diputuskan lebih jauh lewat keputusan partai.
Ketika diajak masuk ke dalam koalisi pemerintah, kata Didi, partainya juga tak bakal serta merta menerima hal tersebut. Sebab, Partai Demokrat harus memastikan 14 program kerja yang pernah mereka sampaikan harus masuk dalam program kerja pemerintahan ke depan.
"Siapa pun bersama kami, baik di dalam pemerintahan maupun di luar, harus jelas bahwa 14 program Demokrat ini bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami," ungkapnya.
Sekjen PAN Eddy Soeparno yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan partainya bersikap bakal mendukung program pemerintah, meski mereka juga bakal menyampaikan kritik jika ada program pemerintah yang dirasa tidak menguntungkan bagi rakyat.
Sikap PAN terkait bakal jadi oposisi atau lompat ke dalam koalisi pemerintahan, kata Eddy, juga bakal dibicarakan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai yang segera dilaksanakan. "Sikap politik kita jelas tapi arahnya --koalisi atau oposisi-- kita harus tentukan dalam rakernas, kemana PAN akan mengarah," ujarnya.
Selain itu, kata Eddy, pascapemilu 2019 partai besutan Zulkifli Hasan ini juga bakal mengurus soal internalnya untuk persiapan kontestasi Pemilu 2024.
Eddy akui PAN sesak nafas saat jadi oposisi
Dalam diskusi ini, Eddy juga menceritakan kiprah partainya selama menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di periode 2014-2019. Menurut dia, dalam sejarah, PAN memang selalu jadi partai yang berada di lingkar pemerintah. Tapi, baru di Pemilu 2019 ini, partainya lantas memilih jadi oposisi.
Selama setahun di luar pemerintahan, kata Eddy, dia merasakan gerak partainya terbatas karena tak bisa menunjukkan jati diri partainya.
"Saya kira itu, baru kita merasakan diluar pemerintah seperti apa. Kalau ditanya pandangan pribadi ketika itu selama 10 bulan, kita berada di luar pemerintahan, ya pendapat pribadi saya, sesak nafas," ungkap Eddy.
Meski begitu, Eddy menegaskan, apapun hasil Rakernas yang bakal segera dilaksanakan oleh partai berlambang matahari siap menyampaikan kritikan secara konstruktif.
"Berada di oposisi yang tidak bergabung dengan pemerintah, bergabung dengan pemerintah, atau kita berada di tengah-tengah konstruktif kritis," tutupnya.