Istikamah Jadi Oposisi, PKS Yakin Tak Sendirian
"Perkiraan saya tidak akan berubah (tetap oposisi). Sekali pun nanti akan diputuskan oleh keputusan majelis syuro yang baru. Konstituen PKS mayoritas mutlaknya menginginkan tetap konsisten dengan sikap yang telah diambil," katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Hidayat juga mengingatkan, jika ada pihak yang mengambil sikap tidak berada di kabinet, jangan dianggap sebagai dimusuh, atau dianggap sesuatu hal yang tidak benar secara konstitusi.
“Konstitusi kita memberi ruang untuk kemudian berada di kabinet atau berada di luar kabinet. Dulu juga PDIP di luar kabinet dan biasa saja. Kalau pun sekarang PKS berada di luar kabinet enggak perlu dianggap sebagai suatu hal yang dalam tanda kutip harus dicurigai dan dipersekusi,” tuturnya.
Menurut Hidayat, publik harusnya berterima kasih jika ada partai yang mau berada di luar kabinet. Karena dengan cara itu maka harapan dengan adanya demokrasi yang lebih berkualitas, substantif, akan bisa dilaksanakan.
“Tapi saya kok yakin PKS tidak akan sendirian di luar kabinet. Akan ada partai berada di luar kabinet juga dan lebih daripada itu tentu tidak semua yang memang ada di kabinet,” ucapnya.
Apalagi, kata dia, beberapa tokoh dari beragam partai juga menyampaikan koalisi pemerintah sudah cukup, dan sangat gemuk. Karena itu, nanti jangan sampai obesitas.
“Pak Jokowi fokus saja dengan kawan-kawan koalisi beliau, karena mereka sudah mengajukan nama yang sangat banyak. Kita dengar dari PSI mengajukan 4 nama, dari Hanura ada 20 nama, dari PPP ada 15 nama, dari NasDem ada 11 nama, dari PKB ada 10 nama, belum lagi dari PDIP atau PKB, dan Golkar. Jadi kalau Pak Jokowi fokus saja dengan teman koalisinya, itu sudah lebih dari cukup,” tuturnya.
Hidayat menilai, wajar jika partai politik yang sejak awal saat kontestasi Pilpres 2019 tidak mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin berada di luar kabinet.
“Indonesia tidak akan menjadi bermasalah ketika tidak semua partai berada dalam kabinet. Kami berada di luar kabinet justru untuk memastikan demokrasi tetap bisa berjalan dan penting untuk tetap menghadirkan check and balances itu,” tutupnya.