Upaya Mengendalikan Keamanan di Manokwari

Jakarta, era.id - Demonstrasi membuat sejumlah jalan di Kota Manokwari, Papua Barat, lumpuh. Demonstrasi ini memprotes insiden yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Dilansir Antara, Senin (19/8/2019), sejumlah jalan di Manokwari, terutama jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama kota Manokwari, diblokade massa. 

Massa juga menebang pohon dan membakar ban di jalan tersebut. Ini membuat lalu lintas di sana lumpuh. 

Selain itu, kerusuhan melebar hingga terjadi kebakaran di Gedung DPRD Papua Barat.

Sementara itu, di Jakarta, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, Kapolda Papua Barat, Pangdam VIII Kasuari dan Wakil Gubernur Papua Barat berusaha melakukan dialog dengan massa demonstrasi.  Namun, dialog itu belum membuahkan hasil. 

"Sementara pasukan mundur dulu untuk meredam situasi," kata Dedi.

Dedi menerangkan, massa pengunjuk rasa terkonsentrasi di Matalo dan di beberapa pertigaan jalan di Manokwari. 

Polisi pun mengimbau agar tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk ikut meredam emosi para pengunjuk rasa.

Untuk pengamanan lokasi, Polri mengerahkan tujuh satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengendalikan situasi keamanan di Manokwari, Papua Barat. Sedangkan TNI menurunkan dua SSK personelnya.

Selain pengamanan lokasi, polisi juga melakukan pengawasan di media sosial. Dia menyebut Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini mendalami sejumlah akun media sosial yang menyebarkan konten provokatif memicu terjadi kerusuhan di Manokwari.

"Jajaran Siber langsung melakukan profiling terhadap konten-konten yang disebarkan akun-akun medsos yang sifatnya anonymous," katanya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah bertindak cepat dan tepat terhadap kejadian ini. “Kalau tidak cepat ini bisa bergulir lebih panjang lagi masalahnya,” tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Politikus Partai Gerindra ini meminta polisi memperhatikan aspek penegakkan hukum, memberikan rasa keadilan bagi semua, serta berhati-hati dalam menangani kasus ini.

“Ini harus dilaksanakan dengan bijaksana karena ini sangat membahayakan kalau kita mendiamkan atau justru memberikan pendekatan yang salah,” kata dia.