Tepis Isu Hilangnya Sekjen, PKB Tunjuk Hasanuddin Wahid
"Sekretaris Jenderal M. Hasanuddin Wahid bersama Wakil Sekretaris Jenderal Anggia, Emarini, Risharyudi Triwibowo, Dita Indah Sari, Syaiful Huda, Eem Marhamah, dan Hindun Anisa," kata Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah saat membacakan susunan DPP PKB di kantor PKB Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
Ida menjelaskan sebagai mandataris utama partai, Cak Imin atau yang sekarang disebut Gus AMI (Ahmad Muhaimin Iskandar) mempunyai hak sepenuhnya mengatur siapapun yang duduk dalam jajaran kepengurusan pusat.
Hal ini berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) DPP PKB hasil Muktamar Bali 2019 dan diatur dalam ayat 5. "Ketua Umum DPP partai dapat menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan seorang pelaksana tugas untuk menjalankan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai," jelas Ida.
Dia menjelaskan, jabatan sekjen ini bakal lebih fokus kepada masalah internal kepartaian termasuk melakukan konsolidasi. "Ketua umum menyadari kebutuhan sekjen ini memang diperlukan di undang-undang," jelas dia.
Munculnya Hasanuddin Wahid menjadi sekjen adalah kejutan yang diberikan oleh Cak Imin. Sebab, awalnya ada lima nama yang beredar jadi sekjen, yaitu Ida Fauziah, Syaiful Huda, Jazilul Fawaid, Faisol Reza, termasuk Hanif Dhakiri.
Anak Ma'ruf Amin masuk di jajaran pengurus PKB
Kepengurusan PKB periode 2019-2024 memasukkan anak laki-laki wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin, Gus Syauqi Ma'ruf Amin sebagai Ketua DPP PKB bidang Kebudayaan dan Masyarat Adat.
Menurut Ida, proses pengangkat anak Ma'ruf Amin sebagai salah satu jajaran pengurus DPP PKB karena memperhatikan proses kaderisasi dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).
"Gus Syauqi juga melakukan peranan pengembangan ekonomi kerakyatan, sehingga kita melihat sosoknya diperlukan di partai," ujar Ida.
Tak ada nama Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy di kepengurusan
Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy yang tadinya menjabat sebagai ketua DPP PKB, tak ada di kepengurusan PKB ini. Sebab, Ida mengatakan, Karding dan Lukman tidak bersedia menandantangi surat kesediaan menjadi pengurus.
Atas kondisi inilah, Cak Imin menyusun kepengurusan saat ini.
"Tentu, dasar penyusunannya berdasarkan dari kesediaan pengurus untuk kembali atau tidak," tegas dia.
Ida membantah tak ada koordinasi antara DPP PKB dengan Karding dan Lukman dalam menyusun kepengurusan. Sebab, semua koordinasi dilakukan lewat aplikasi pesan singkat WhatsApp dan WhatsApp Group.
"Seluruh komunikasi kita lakukan di grup. Hari ini semua pakai mekanisme itu," kata dia.
Setelah pengumuman nama-nama jajaran pengurus DPP PKB ini, rencananya pengurus periode 2019-2024 bakal dilantik oleh Cak Imin pada bulan September 2019.