Sederet Kontroversi La Nyalla Mattalitti
Tercatat 131 surat suara yang sah dan satu suara abstain saat penghitungan suara. La Nyalla unggul dengan perolehan 47 suara, mengungguli Nono Sampono dengan 40 suara, Mahyudin dengan 28 suara, dan Sultan Bachtiar dengan 18 suara.
Pamor La Nyalla mencuat saat berkiprah di PSSI. Pria kelahiran 10 Mei 1959 itu pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2016 di tengah kekisruhan pengurus PSSI. Di bawah pimpinan La Nyalla, PSSI dihadapkan pada sanksi pembekuan yang diberikan oleh Menpora Imam Nahrawi akibat kebijakan PSSI soal hasil rekomendasi BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) yang tidak meloloskan Arema Malang dan Persebaya Surabaya.
Baca Juga : Kubu Prabowo Syukuri Kepergian La Nyalla
Di tengah konflik tersebut, muncul kasus dugaan korupsi yang menjerat La Nyalla. Ia diduga menyelewengkan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2014 saat menjadi pengusaha dan sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim.
La Nyalla kemudian ditetapkan tersangka. Kongres Luar Biasa PSSI memutuskan untuk memaksa mundur La Nyalla usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, majelis hakim memvonis bebas Ketua Pemuda Pancasila Jatim itu, dalam persidangan yang digelar Pengadilan Tipikor pada 27 Desember 2016.
La Nyalla Mataliti. (Wardhany/era.id)
Pada Januari 2018, La Nyalla kembali jadi sorotan publik setelah ia terlibat konflik dengan Partai Gerindra. Ia menghembuskan isu mahar politik sebesar Rp40 miliar untuk pencalonan dirinya sebagai Calon Gubernur Jawa Timur dari Gerindra.
La Nyalla mengaku dimintai Rp40 miliar oleh Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, untuk membayar saksi pilkada. Dana ini juga menjadi syarat dia kelak menerima rekomendasi Gerindra untuk maju sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur.
Baca Juga : La Nyalla Sudah Tiga Kali Minta Maaf ke Jokowi
Ia pun hengkang dari Partai Gerindra. Kontroversi La Nyalla tak berhenti sampai di situ. Menjelang Pemilu, La Nyalla membuat pengakuan mengejutkan. Dirinya mengakui pernah menyebarkan isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada pemilu 2014 silam.
"Saya sudah minta maaf ke Pak Jokowi. Saya datang ke beliau, saya minta maaf bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI," kata La Nyalla sekitar Desember 2018 silam.
Dia juga mengaku pernah memfitnah Jokowi beragama kristen dan keturunan Cina. "Saya yang sebarkan Obor (Majalah Obor Rakyat) di Jawa Timur dan Madura," ujar dia.
Tabloid Obor Rakyat. (Foto: Istimewa)
La Nyalla mendaftarkan diri menjadi sebagai bakal calon anggota DPD RI periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada bulan Juli 2018 lalu.
Dia bersaing dengan 29 nama bakal calon lainnya untuk memperebutkan empat kursi senator yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur. La Nyalla pun berhasil meraih lebih dari 2,2 juta suara pemilih pada Pemilu Anggota DPD 2019 di Daerah Pemilihan Jatim. Hingga akhirnya dia menduduki kursi Ketua DPD.
La Nyalla menjanjikan tiga hal, yaitu rumah tinggal di Jakarta untuk anggota DPD periode 2019-2024, memperjuangkan aspirasi perempuan, dan menambah jumlah staf dari tiga orang menjadi tujuh orang. Dia bahkan berani berjanji untuk menemui Menkeu Sri Mulyani untuk merealisasikan janji-janji tersebut.
"Banyak anggota DPD di daerah yang tidak memiliki rumah di Jakarta. Saya akan berbicara ke Menteri Keuangan agar ada pertimbangan kembali," ujar La Nyalla seperti dikutip Antara, Rabu (2/10/2019).
Lalu apakah kontroversi La Nyalla akan berlanjut?