PDIP Jakarta Bikin Aplikasi Pengaduan Mirip Zaman Ahok

Jakarta, era.id - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mencanangkan pembuatan aplikasi pengaduan warga terhadap fasilitas publik dan pelayanan yang bermasalah bernama Join Qlue.

Anggota fraksi PDIP, yang sekaligus menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bilang aplikasi ini merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.  

"Keluh kesah masyarakat nanti akan ditampung oleh PDIP, kemudian kita cari tahu apakah sudah dianggarkan atau belum," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Jika ternyata fasilitas dan pelayanan tersebut sudah dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas terkait, PDIP bisa memanggil anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengklarifikasi pengadaan anggaran tersebut.

Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (Diah/era.id)

Dalam mengelola aplikasi ini, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta dibantu oleh beberapa anak magang yang dipekerjakan. Mereka membantu memonitor permasalahan yang diadukan warga, kemudian melacak pengadaan anggaran terhadap fasilitas atau pelayanan yang diadukan. 

Terpisah, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah menjelaskan, Join Qlue ini mirip dengan aplikasi pengaduan warga warisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016 lalu. 

"Mirip-mirip seperti itu (Qlue). Jadi, di Join Qlue nanti ada warga yang meng-upload foto keadaan sebagai aduan, terus di-croscheck ini sebenernya sudah dianggarin apa belum, kalau sudah dianggarin, kita bisa panggil dinas terkait untuk meminta penjelasan," jelas Ima. 

Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah (Diah/era.id)

Sebagai informasi, saat Qlue baru-baru diluncurkan, aplikasi yang bisa diunduh di Google Play dan Apple Store ini sempat ramai oleh warga yang mengadukan sejumlah pelayanan dan fasilitas publik, seperti kejadian banjir, pohon tumbang, jalanan rusak, serta trotoar yang tak layak. 

Aplikasi ini mewadahi laporan dari peristiwa yang ditemui, bukan hanya masalah pelayanan, namun juga laporan penyelewengan SKPD. Selanjutnya, pengaduan ini ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta.  Tapi, semenjak berganti kepemimpinan Anies, penggunaan aplikasi Qlue menurun. 

Alih-alih berupaya meningkatkan fitur penggunaan aplikasi Qlue, Anies malah meluncurkan aplikasi lain dengan nama Jakarta Aman. Anies mengklaim aplikasi ini lebih mutakhir dengan inovasi baru untuk meningkatkan rasa aman dan respons cepat dari aduan warga.

Fitur dari aplikasi Jakarta Aman di antaranya ada tombol darurat untuk mendapatkan bantuan sesegera mungkin, komunitas aman fitur siskamling digital, laporan insiden keperluan layanan publik, nomor penting instansi terkait di sekitar pengguna, serta fitur keluarga aman yang dapat mengamati posisi anggota keluarga saat berpergian.

Tag: pemprov dki jakarta anggota dprd sekjen pdi perjuangan hasto kristiyanto