5 Tahun Jokowi: Mantul di Infrastruktur, Payah di Penegakan Hukum
"Ini publik ternyata masih menilai kinerja Jokowi sudah baik, ada 41 persen. Lalu biasa saja 33,4 persen, buruk 23,3 persen. Selebihnya tak menjawab," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, di kantor Parameter Politik, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).
Meski dinilai sudah baik, namun Adi mengatakan belum maksimal. Ada beberapa hal yang dirasa masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi di periode mendatang.
Baca Juga: Ujaran Kebencian Lahir dari 'Rahim' Disparitas Ekonomi
Dari hasil survei terhadap 1.000 orang responden, mayoritas sepakat kalau pembangunan infrastruktur dinilai paling mantap betul. Kemudian program bantuan sosial (bansos), kesehatan, dan pendidikan menjadi yang paling dipuji keberhasilannya oleh publik.
"Ketika ditanya tentang keberhasilan pemerintah yang paling dirasakan, pembangunan infrastruktur masih menjadi yang paling tinggi yaitu 24,8 persen. Disusul program bansos itu 10,9 persen," papar Adi.
Konpers survei Parameter Indonesia. (Gabriella Thesa/era.id)
Menariknya, kata Adi, dari temuan survei yang ia lakukan, isu pemberantasan korupsi dan ketidakadilan penegak hukum menjadi hal yang dinilai tidak berhasil. Bahkan masuk dalam lima besar masalah bangsa. Adapun lima masalah besar bangsa menurut hasil survei adalah ekonomi, pendidikan dan sumber daya manusia, layanan kesehatan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
Baca Juga : Jokowi dan Ambisi Pertumbuhan Ekonomi yang Meleset
"Padahal, dalam survei sebelumnya soal korupsi dan hukum cenderung tidak masuk dalam persoalan yang dianggap krusial," ucap Adi.
Sebanyak 3,7 persen masyarakat memberi nilai buruk terhadap kinerja pemerintah terkait penegakan hukum. Publik merasa Jokowi kurang adil dan antikritik. Sementara 3,2 persen memberi catatan buruk untuk isu pemberantasan korupsi.
Hasil tersebut sebenarnya lebih rendah jika dibandikan penilaian masyarakat terkait masalah kemiskinan dan pengangguran yang mencapai 26,5 persen responden.
"Pembangunan infrastruktur dan bansos dinilai sukses, tapi ternyata belum mampu mengatasi kesulitan ekonomi yang dirasakan rakyat. Kekurangan pemerintah yang paling dirasakan adalah kemiskinan, pengangguran, dan mahalnya harga barang-barang pokok," ucap Adi.
Baca Juga : Periode Kedua Jokowi Mengarah ke Kekuasaan Absolut Ala Orba
Masalah ekonomi, kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi menjadi masalah yang dianggap mendesak untuk segera diselesaikan dan menjadi prioritas pemerintahan Jokowi di periode keduanya.
Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka (face to face interview) pada tanggal 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metodologi multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen. Sementara pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi publik. Terutama soal evaluasi dan harapan publik terhadap Presiden Jokowi yang akan dilantik kembali sebagai presiden RI. Sebab, salah satu kekuatan Jokowi selama ini adalah dukungan publik yang berlimpah.