Demi Keseimbangan Politik, Jokowi Pertahankan Golkar

Jakarta, era.id - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Herianto menilai, mempertahankan Airlangga Hartarto menjadi menteri perindustrian adalah perhitungan politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyambut tahun politik 2019. 

Gun Gun mengaggap, upaya yang dilakukan Presiden Jokowi ini adalah untuk menjaga keseimbangan politik hingga 2019. Apalagi setelah Airlangga, nama Korbid DPP Partai Golkar Idrus Marham juga masuk ke dalam kabinet menjadi menteri sosial.

"Jika pun Jokowi mempertahankan pak Airlangga itu dalam konteks jangkar baru politik pak Jokowi dalam konsolidasi kekuatan 2019. Jadi reshuffle yang kemarin bukan lagi bicara untuk apa, tetapi untuk siapa. Jadi bicaranya bukan proses produktivitas kinerja tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan politik hingga 2019," ujar Gun Gun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Menurutnya, tidak ada yang salah dari rangkap jabatan menteri di kabinet. Tidak ada juga norma yang mengatur rangkap jabatan pada menteri. Namun, yang menjadi masalah karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melarang hal tersebut.

"Hanya masalah yang terjadi kemudian polemik adalah Jokowi pernah mengatakan di tahun 2014 bahwa menteri di kabinet kerjanya tidak boleh rangkap jabatan. Ini sebenarnya lebih kepada etika politik," kata dia.

Namun, menurut dia, kabinet yang ideal adalah orang-orang yang fokus kerja meskipun titipan dari partai politik, bukan orang yang aktif di partai politik.

"Harus dibedain nih produktivitas kinerja kabinet dengan politik akomodasi yang sering sekali dilakukan oleh presiden. Maksud saya partai boleh ada partisipasinya di kabinet, sama seperti orang boleh mengalokasikan sejumlah orang yang berkualitas ke dalam kabinet. Tapi lebih bagusnya orang yang didistribusikan ke kabinet yang tidak sangat sibuk di partai. Contohnya menjadi ketum partai ini yang menjadi catatan," katanya.

(Infografis:Mia/era.id)

Tag: