Pro Kontra Polisi Jadi Pejabat Gubernur
Partai Golkar tidak masalah dengan wacana ini. Namun, Polisi harus bisa menunjukan sikap netralnya dalam pilkada ini. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan meyakini, dua pati ini dipilih karena mereka lah yang paling hafal dengan kerawanan di daerah tersebut.
"Yang harus dipastikan adalah kepolisian harus menunjukan sikap yang betul-betul dalam menghadapi pilkada. Sehingga dugaan banyak pihak bahwa polisi tidak menunjukan netralitasnya pada pilkada bisa tertepiskan," ucap Ace di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/1/2018).
Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menyayangkan penunjukan pati Polri menjadi Pj Gubernur ini. Dia takut ini malah menganggu demokrasi berjalan adil dan bersih di tempat tesebut karena aparat yang tidak netral dalam mengawal dan menjaga demokrasi.
"Saya sebagai Anggota Komisi III DPR meminta kepada Kapolri dan Mendagri untuk mempertimbangkan kembali serta mengevaluasi penempatan pejabat Polri untuk menduduki Pj Kepala daerah. Dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban pilkada, Polri seharusnya meminimalisir segala bentuk potensi kekhawatiran publik akan netralitas Polri dalam Pilkada," ujarnya.