Sengketa Natuna, Bukan Soal NKRI Harga China
Kapal-kapal milik China ini dianggap telah melanggar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sontak mematik emosi pemerintah Indonesia. Lewat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), protes atas keberadaan kapal ikan ilegal itu sudah dilayangkan secara resmi kepada Dubes China.
Namun sikap tegas Retno Marsudi selaku Menlu justru bertolak belakang dengan dua rekannya di jajaran Kabinet Indonsia Maju. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto justru mengatakan bahwa China merupakan salah satu sahabat Indonesia, sehingga masalah di perairan Natuna harus diselesaikan secara damai.
Baca Juga : Media China Tak Peduli Isu Natuna
"Ya, saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China negara sahabat," kata Prabowo.
Menurutnya, penyelesaian konflik bilateral ini harus tenang san santai, terlebih China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia.
Dia juga memastikan penangkapan tiga kapal China yang melalui ZEE tidak akan menghambat investasi dengan China. "Kita cool saja. Kita santai kok," ujarnya.
Sikap serupa juga diungkapan oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut, masuknya kapal China secara ilegal di perairan Natuna tidak usah terlalu dibesar-besarkan, tapi harus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan dan pengawasan.
"Enggak usah dibesar-besarin lah. Sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE," kata Luhut.
Perbedaan sikap ini dinilai publik sebagai sikap kurang tegas pemerintah kepada China yang mengklaim Natuna berdasarkan nine dish line dan traditional fishing right. Bahkan beberapa kalangan mengkaitkan lembeknya sikap pemerintah dengan ketergantungan Indonesia dan China di bidang ekonomi. Utang dan investasi salah satunya.
Menjawab slogan satire NKRI Harga China
Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menegaskan konflik di perairan Natuna tidak ada kaitannya dengan kekuatan China baik dari sisi ekonomi maupun militer. Dia justru meminta pemetintah Indonesia bisa bertindak tegas menyikapi pelanggaran kedaulatan tersebut.
"Urusan Natuna sekali lagi bukan urusan ekonomi. Ini urusan kedaulatan yang harus dijaga sepenuhnya," kata Piter saat dihubungi era.id, Selasa (7/1/2020).
Saat ditanya apakah lembeknya sikap pemerintah ini berkaitan dengan utang Indonesia pada China, Piter menyebut masih terlalu dini untuk menyimpulkan hal tersebut.
"Pemerintah memang harus hati-hatu juga. Harus punya strategi yang tepat," ujarnya.
Baca Juga : Kata Susi Soal Pencurian Ikan di Natuna
Lalu seberapa besar utang luar negeri yang Indonesia miliki ke China?
Sebelumnya, sebagai informasi, pertumbuhan utang paling utama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran netto utang luar negeri.
Sementara yang termsuk dalam pengertian utang luar negeri adalah surat berharga yang diterbitkan di dalam negeri yang menimbulkan kewajiban membayar kembali kepada pihak luar negeri atau bukan penduduk.
Diketahui, China sejak beberapa tahun belakangan menjadi salah satu negara penyumbang terbesar untuk Indonesia yang saat ini berada di posisi keempat.
Dari data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) per September 2019, utang Indonesia yang berasal dari China mencapai 17,75 miliar dollar AS atau Rp274 triliun dengan perhitungan kurs Rp13.940.
Posisi utang Indonesia terhadap China ini meningkat tipis dibandingkan per Agustus 2019 yang mencatatkan utang sebesar Rp 17,09 miliar dollar.
Negara pemberi kredit terbesar Indonesia masih ditempati Singapura dengan jumlah pinjaman sebesar 66,49 miliiar dollar AS, disusul Jepang 29,42 miliar dollar AS, Amerika Serikat 22,46 juta dollar AS. Total keseluruhan utang luar negeri Indonesia per September 2019 sebesar 202,31 miliar dollar AS.
Jika dirinci lebih lanjut, utang Indonesia terbagi dalam utang pemerintah sebesar 194,35 miliar dollar AS dan utang yang berasal dari Bank Indonesia tercatat 2,78 miliar dollar AS.
Sementara utang luar negeri yang berasal dari sektor swasta yang dicatat Bank Indonesia yakni 198,49 miliar dollar AS. Data dari SULNI untang luar negeri adalah posisi utang yang menimbulkan kewajiban membayar kembali pokok atau bunga utang keoada pihak luar negeri atau bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah dan tidak termasuk kontinjen.
Lantas bagaimana dengan investasi yang dimiliki China di Indonesia?
Dari catatan data Badan Koordinator dan Penanaman Modal (BKPM), China masuk dalam posisi tiga besar negara dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.
Jika melihat data BKPM pada Triwulan pertama hingga keempat tahun 2019, realisasi investasi China mencapai 3,313 miliar dollar AS atau setara dengan Rp46,382 triliun denga kurs Rp14.000. Sementara jumlah proyek China di Indonesia mencapai 1.888 proyek.
Jumlah ini menempatkan China pada posisi kedua setelah Singapura yang jumlah proyek realisasi investasinya mencapai 6.712 proyek dengan nilai mencapai 5,38 miliar dollar AS atau Rp75,32 triliun. Masih dengan data dari BKPM, realisasi investasi dari China di Indonesia selama triwulan ketiga 2019 mencapai 1,023 miliar dollar AS atau sekitar Rp14,322 triliun. Nilai tersebut membuat China berada di posisi ketiga dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia.
Sementara jumlah proyek China di Indonesia mencapai 555 proyek yang diketahui banyak mendanai proyek infrastruktur di Indonesia.
Meskipun investasi China di Indonesia terbilang sangat tinggi, namun Piter meminta pemerintah tidak gentar bersikap tegas terhadap pemerintah China yang sudah melanggar wilayah ZEE yang telah ditetapkan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982.
Pasalnya, jika hubungan kedua negara ini merenggang akan berdampak negatif bagi investasi-investasi China di Indonesia.
"Investasi China di Indonesia itu juga kepentingan China. Kita tidak perlu takut. Justru mereka yamg rugi kalau hubungan kita memburuk dan investasi mereka di indonesia terganggu. Pemerintah harus percaya diri," pungkasnya.