Soal Natuna, Pemerintah Jangan Takut Diungkit Soal Utang China
"Saya pikir bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (13/1/2020).
Dasco mengatakan jika kedaulatan negara digadaikan hanya karena masalah utang luar negeri, maka pemerintah harus cari negara donatur lain selain China. "Kalau perlu kita tidak usah hutang kepada Cina," tegasnya.
Lagipula, China juga mendapatkan keuntungan dari bunga utang yang dibebankan ke pemrintah. Jadi pemerintah tak perlu merasa ragu untuk menegakkan kedaulatan di Natuna kalaupun ditagih utang.
Diplomasi dan strategi juga kata Dasco pastinya telah dipersiapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengingat wilayah Natuna yang merupakan kawasan perikanan.
"Saya pikir Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu," kata Dasco.
DPR juga mendorong Kementerian Pertahanan, memperbanyak armada TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah perairan Indonesia. Sebab menurutnya, salah satu hal yang menjadi persoalan dalam sektor pertahanan laut Indonesia adalah terbatasnya jumlah kapal TNI AL.
"Kita akan dorong kemenhan untuk memperbanyak armada karena dengan wilayah yang begitu luas saya pikir perlu penambahan kapal laut,"
Sebelumnya, Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menegaskan konflik di perairan Natuna tidak ada kaitannya dengan kekuatan China baik dari sisi ekonomi maupun militer. Dia justru meminta pemerintah Indonesia bisa bertindak tegas menyikapi polemik tersebut.
"Urusan Natuna sekali lagi bukan urusan ekonomi. Ini urusan kedaulatan yang harus dijaga sepenuhnya," kata Piter saat dihubungi era.id, Selasa (7/1/2020).
Saat ditanya apakah lembeknya sikap pemerintah ini berkaitan dengan utang Indonesia pada China, Piter menyebut masih terlalu dini untuk menyimpulkan hal tersebut.
"Pemerintah memang harus hati-hati juga. Harus punya strategi yang tepat," ujarnya.