Megawati Sindir Netralitas KPU

This browser does not support the video element.

Jakarta, era.id - Hari ini PDIP melaksanakan verifikasi faktual yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mensyaratkan verifikasi terhadap semua partai politik peserta Pemilu 2019. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan KPU harus terbuka dalam melaksanakan tugasnya nanti. Megawati merasa KPU belum netral dalam praktiknya di lapangan.

"Kami mengalami kendala dari jajaran KPU, Baswalu harus punya sifat keterbukaan dan evaluasi perbaikan karena kendala yang kami alami, mohon maaf, masih saja tidak netral," ungkap Megawati di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

Kendati demikian, Megawati sangat mendukung verifikasi karena penting dilakukan untuk partai politik. Menurutnya, verifikasi untuk memberikan pendidikan kepada partai politik. Karena partai politik hanya alat untuk melakukan perjuangan demokrasi yang lebih baik.

“Karena partai politik itu hanya sebuah alat perjuangan untuk menjalankan demokrasi lebih baik di indonesia tercinta ini," ujar Megawati.

Lalu, Mega Megawati berharap, pemilu nanti bisa berjalan dengan jujur dan adil. Megawati merasa, pemilu di Indonesia yang ini dilaksanakan serentak ini akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

“Mudah-mudahan kita dapat melakukannya di lapangan dengan baik. Dengan jujur dan adil,” kata Megawati.

Terkait verifikasi faktual, KPU menyatakan PDIP lolos karena memenuhi syarat. Termasuk syarat keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan. Total pengurus pusat PDIP mencapai 39 orang dan 38,5 persennya adalah perempuan.
 

Tag: megawati soekarnoputri sekjen pdi perjuangan hasto kristiyanto pilkada 2018