Carut Marut RUU Ciptaker Sebelum Diserahkan ke DPR
Pembahasan RUU Ciptaker terkesan ditutupi pemerintah tanpa melibatkan buruh dan pekerja. "Yang paling sedih buat kami, ketika KSPSI sebagai pendukung Presiden turun ke jalan, ini ada sesuatu yang salah. Karena kami juga bingung ini peraturannya mau dimana dan untuk siapa?" ujar Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea saat bertemu dengan perwakilan DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh pimpinan Komisi IX DPR RI itu, Andi pernah diajak Presiden Jokowi berdiskusi tentang akan ada terobosan hukum untuk investasi. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Bogor dan saat itu dia langsung mendukung langkah mantan wali kota Solo tersebut.
Selain mendukung, Andi pernah pula meminta secara khusus kepada Jokowi untuk melibatkan kaum buruh dalam pembahasannya.
Apa yang terjadi justru sebaliknya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto padahal membentuk Satgas Omnibus Law, yang ditugaskan untuk merancang UU tersebut. Tapi isinya menurut Andi cuma para pengusaha.
Akibatnya, kata anak mantan Menakertrans Jacob Nuwa Wea ini, para buruh bergejolak menanggapi omnibus law Cipta Kerja karena ada kesan disembunyikan pemerintah.
"Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, anda konfederasi buruh pendukung Presiden kok enggak punya draf? Akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?" kata Andi.
Baru Dilibatkan Kemarin
Setelah beberapa kali dikritik karena proses penyususan Omnibus Law Cipta Kerja dinilai terlalu tertutup dari publik, pemeritah akhirnya mengajak beberapa asosiasi buruh untuk membahas RUU tentang hukum untuk investasi ini.
Sayangnya, hal tersebut dinilai terlambat karena baru dilakukan kemarin atau sehari sebelum RUU diserahkan ke DPR. Pria asal Papua ini diangkat dalam tim pengkajian oleh Airlangga.
"Karena ketika semua sudah menjadi masalah dan terjadi penolakan dimana-mana, dan tim itu baru dibentuk mengajak buruh," kata dia.
Andi mengatakan, Jokowi dan Menko Perekonomian serta Menaker berjanji mengajak seluruh stakeholder. Tetapi, permintaan tersebut sudah tiga kali tak dipenuhi.
"Presiden sudah menyiapkan di ratas, mengingat pak Menko perekonomian, mengingat Menaker ajak seluruh stakeholder. Tapi berapa kali tidak diindahkan, tiga kali presiden menyampaikan Desember, Januari dan Februari," kata Andi.
Sebelumnya, saat Rakernas KSPSI, Andi menegaskan bahwa pada dasarnya para buruh mendukung investasi. Tapi jangan menganggap buruh sebagai penghambat investasi.
"Kita mendukung investasi masuk. Tapi buruh jangan dijadikan satu-satunya yang menghambat investasi," tegas Andi di Hotel Grand Cempaka, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).